<font face=arial size=1 color=brown><B>Israel</B></font><BR />Iming-iming Seorang Kawan

Di sebuah suite di Loews Regency Hotel, New York, Kamis dua pekan lalu, mereka bertemu empat mata. Dalam pembicaraan dua jam itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: 20 jet tempur F-35 senilai US$ 3 miliar. Washington juga berjanji akan memveto setiap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merugikan Israel. Syaratnya, Israel bersedia menghentikan sementara pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat selama 90 hari.

Netanyahu belum menjawab tawaran Hillary. Dia harus berunding dengan 15 orang anggota kabinet bidang keamanan Israel. Bukan jalan yang mulus, karena separuh kabinet adalah anggota partai sayap kanan-konservatif Yahudi. Amerika memang belum mengajukan penawaran insentif itu dalam bentuk dokumen tertulis. Tapi langkah politik menentang perjanjian semakin kentara.

Partai sayap kanan Likud—yang menentang keras moratorium—berusaha mendapatkan dukungan dari koalisinya. ”Likud menentang. Perdana Menteri harus mendengarkan fraksi sebelum membuat keputusan penting yang mempunyai implikasi diplomatik,” kata seorang pemimpin Likud, Tzipi Hotovely, kepada Jerusalem Post. Netanyahu memang harus mengatasi pertentangan di dalam tubuh koalisi sebelum mulai berunding dengan Otoritas Palestina. Berdasarkan perhitungan surat kabar itu, tujuh anggota kabinet bidang keamanan mendukung insentif dan enam lainnya menentang.

Kini semua itu bergantung pada sikap dua menteri dari Partai Shas. Sikap abstainnya kemungkinan besar akan memuluskan rencana Netanyahu. Bila Shas menolak, dijamin langkah Netanyahu terjegal. Netanyahu sendiri sepulang dari New York langsung melobi dua anggota kabinet Shas: Eli Yishai dan Ariel Attias.

Yishai, yang menjabat Menteri Dalam Negeri, menyatakan akan mendukung secara de facto moratorium di Tepi Barat asalkan wilayah Yerusalem Timur tidak diutak-atik. Namun Menteri Pembangunan dan Perumahan Ariel Attias menyerahkan keputusan kepada pemimpin agama tertinggi. ”Kami mungkin akan menentang atau abstain dalam pemungutan suara, bergantung pada keputusan Rabi Ovadia Yosef,” kata Attias dalam wawancara dengan Radio Israel.

Bila disetujui kabinet, langkah Netanyahu masih terganjal parlemen. Likud mengancam akan melawan Netanyahu di Knesset (parlemen Israel). Mereka bahkan mempertimbangkan sanksi terhadap anggota partai bila Netanyahu berhasil memuluskan moratorium.

Namun pukulan paling telak bagi Likud bila koalisi anggota parlemen melakukan kesepakatan dengan pemerintah dalam pemungutan suara anggaran negara dan undang-undang ekonomi.

Secara terpisah, Uri Orbach, pemimpin faksi Habayit Hayehudi di parlemen, memaksa partainya meninggalkan koalisi—langkah yang akan mengurangi anggota koalisi dari 74 menjadi 71. Meski tanpa Habayit Hayehudi, Netanyahu akan mempertahankan mayoritas di Knesset sampai 120 anggota.

Pejabat Palestina sendiri terkejut mendengar perkembangan ini. Beberapa pejabat di Ramallah tidak dapat menyembunyikan kekecewaan atas perubahan tiba-tiba dalam kebijakan Washington. Mereka kecewa karena syarat Amerika tidak memuat wilayah Yerusalem Timur dan batas moratorium hanya tiga bulan.

Seorang pejabat yang dekat dengan Presiden Mahmud Abbas mengkritik Amerika. ”Terlalu mengalah pada pemerasan Netanyahu,” katanya.

Ninin Damayanti (Jerusalem Post, Haaretz, Guardian)