<font face=arial size=1 color=#FF8000>Burma</font><br />Bebas tapi Diawasi

Didampingi anaknya, Kim Aris, tokoh gerakan prodemokrasi Aung San Suu Kyi tiba di Hotel Bagan, wilayah Bagan, Burma, pekan lalu. Tidak ada sambutan megah dan yel-yel dari pengikutnya. Hanya ada seikat rangkaian bunga yang diberikan seorang penerima tamu berpakaian adat Burma.

Hari itu untuk pertama kalinya Suu Kyi meninggalkan Rangoon setelah mendekam selama tujuh tahun sebagai tahanan rumah. "Ini adalah liburan saya yang pertama dalam 13 tahun. Ia juga perlu berlibur," kata Aris Kim.

Aris menyatakan perjalanan itu hanya ziarah. Bagan, kota kuno berjarak 690 kilometer ke arah utara dari Rangoon, terkenal karena pagoda-pagoda Buddha. Toh, perjalanan ziarah Suu Kyi tidak lepas dari pengawasan pemerintah Burma. Reuters menyatakan polisi rahasia terlihat berada di antara rombongan. Pemerintah Burma tampaknya masih "gatal", tidak ingin Suu Kyi bebas sepenuhnya. Bahkan, beberapa hari sebelum dia berziarah, Kementerian Dalam Negeri berkomentar pedas, "Kunjungan itu akan menyebabkan kerusuhan."

Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian dan putri pahlawan kemerdekaan Burma, telah menghabiskan 15 tahun—dari 22 tahun kiprahnya dalam politik—sebagai tahanan rumah. Dua pekan lalu, pemerintah Burma menyatakan partai milik Suu Kyi sudah melawan hukum. Liga Nasional Demokrasi diminta menghentikan kegiatan politiknya.

Setelah lepas dari tahanan, Suu Kyi memberikan kuliah politik yang disiarkan dalam program BBC Reith Lecture akhir bulan lalu. Dia menyatakan cemburu terhadap revolusi di Mesir dan Tunisia. "Apakah kita cemburu kepada mereka di Tunisia dan Mesir? Ya. Kita iri karena transisi mereka cepat dan damai," kata Suu Kyi.

Demi kuliah itu, BBC harus menyembunyikan kata "Burma" untuk menghindari polisi rahasia. Lantaran ketatnya pengawasan, BBC menyebut Suu Kyi dengan sandi rahasia "Maggie Philbin" ketika mengatur jadwal pertemuan. Tapi kuliah rahasia itu bisa direkam di kediaman Suu Kyi, tepat di bawah hidung pihak berwenang di Rangoon. Suu Kyi bahkan mengundang pendengar BBC berkunjung ke kantor Liga Nasional Demokrasi.

Rezim Burma berang. Kementerian Dalam Negeri mengirim surat peringatan kepada Suu Kyi setelah kuliah itu disiarkan di radio BBC dan diunggah di Internet.

Pemerintah menegaskan Suu Kyi dan partainya sudah memboikot pemilihan umum pada November 2010. Kala itu, Suu Kyi menyatakan pemilu tidak demokratis dan manipulatif sehingga militer tetap mengontrol pemerintahan. Seorang mantan jenderal, Thein Sein, akhirnya terpilih sebagai presiden lewat cara "demokratis".

Selama pemilu, rezim militer memutuskan partai yang tak terdaftar dalam pemilu harus ditutup. "Liga Nasional Demokrasi tidak mendaftar ulang sebagai peserta pemilu tahun lalu, sehingga otomatis batal demi hukum," kata Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Ko Ko.

Meski sudah dibubarkan, kantor pusat Liga Nasional Demokrasi masih beroperasi. Rezim mengendus sejumlah aktivitas politik di kantor pusat, kantor daerah, dan kantor cabang partai itu. Mereka menuding Suu Kyi masih berpolitik lewat pengibaran bendera partai, pernyataan, penerbitan majalah dan video, serta pertemuan dengan organisasi lain dan tokoh-tokoh politik.

"Tindakan seperti itu tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menentang Hluttaws (parlemen) di berbagai tingkatan," seperti tertera dalam surat. "Jika ingin menjalankan praktek demokrasi, mereka harus menghentikan tindakan yang dapat membahayakan perdamaian, stabilitas, dan aturan hukum."

Setelah pembebasannya, Suu Kyi bertemu dengan beberapa delegasi dan kelompok internasional. Pada 2 Juni lalu, ia bertemu dengan Senator Amerika Serikat John McCain di rumahnya. Mereka mendiskusikan cara-cara mendukung demokrasi di Burma. Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd, yang menemui Suu Kyi dua pekan lalu, juga mendesak pemerintah Burma menjamin keselamatannya.

Menanggapi surat dari pemerintah Burma, Liga Nasional Demokrasi mengirim surat balasan. Surat yang diteken Suu Kyi itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Ko Ko. Mereka menyatakan partainya masih legal dan tidak menentang parlemen. Liga Nasional Demokrasi berpendapat organisasinya legal sebagai partai politik, mengacu pada konstitusi 2008, dari junta sebelumnya.

Ninin Damayanti (Reuters, BBC, Asia Times, Mizzima)