<font face=arial size=2 color=#FF9900>Penasihat Presiden Burma:</font><br />Transisi Demokrasi Bukan Sulap

Dua pekan lalu, sebuah langkah besar dilakukan pemerintah baru Burma. Mereka mengumumkan pembatalan rencana pembangunan Bendungan Myitsone senilai US$ 3,6 miliar. "Ini pertama kali terjadi," kata penasihat Presiden Burma bidang ekonomi, Winston Set Aung.

Pada rezim sebelumnya, menurut Set Aung, pemerintah tak pernah mendengarkan suara rakyat dalam membuat kebijakan. Kini pemerintah baru berubah sikap kendati harus menanggung risiko rusaknya hubungan baik dengan Cina. "Presiden membuat keputusan ini dan mengambil risiko," kata penasihat presiden bidang politik, Nay Zin Latt.

Bergantinya pemerintahan dari rezim junta militer ke sipil membuat angin reformasi mulai bertiup. Winston Set Aung menegaskan, selama enam bulan pemerintah baru berkuasa, kekangan terhadap rakyat melonggar. Ia menunjuk maraknya diskusi terbuka, termasuk soal bendungan dan dampaknya, yang kemudian membuat pemerintah mengubah keputusan.

Untuk pertama kali pula dalam sejarah Burma, dibentuk tim penasihat presiden. Dua pekan lalu, empat penasihat Presiden Burma yang berasal dari beragam latar belakang itu berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik mempelajari proses transisi demokrasi di sini. Mereka adalah Ko Ko Hlaing, kepala penasihat bidang politik yang juga ketua delegasi; Nay Zin Latt, penasihat bidang politik; Khin Myo Myint, penasihat urusan legal; dan Winston Set Aung, penasihat bidang ekonomi.

Setelah enam bulan, apa saja yang telah dilakukan pemerintah baru untuk mendorong proses reformasi di Burma?

Banyak orang di luar mengatakan belum ada reformasi nyata. Tapi, menurut saya, perubahan nyata yang sangat penting adalah perubahan tata politik. Peraturan, bahkan permainan, telah berubah. Pemerintahan sebelumnya adalah rezim militer, sekarang bukan. Saat ini kami sudah memiliki semacam konstitusi demokratis. Sebagian konstitusi memang masih tidak demokratis, seperti masih ada perwakilan dari militer. Tapi ini masih baru. Bahkan di Indonesia, pada 1998, masih ada orang-orang militer di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Juga pada waktu itu masih banyak militer aktif yang berkarya di tingkat provinsi ataupun kabupaten.

Apa perubahan yang paling terasa di lapangan?

Kami sekarang melakukan fungsi cek dan penyeimbang. Kami juga memiliki sistem yudisial yang pada tingkat tertentu independen. Sekarang juga pemerintah lebih longgar soal kebebasan media. Konstitusi kami menjamin hak-hak dasar warga negara, meliputi kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Sedangkan di arena politik, beberapa perundang-undangan baru akan diumumkan dan beberapa yang lama dicabut atau diubah.

Peraturan apa yang dicabut?

Misalnya dicabutnya undang-undang pajak. Begitu pula beberapa undang-undang perniagaan, seperti peraturan tentang investasi dan perusahaan negara. Parlemen juga baru saja meloloskan Undang-Undang Perburuhan baru.

Apa yang baru dari peraturan perburuhan?

Undang-undang baru ini memberikan hak bagi buruh untuk mogok.

Apakah kerja paksa (di masa rezim militer, banyak penduduk desa dipaksa bekerja oleh militer) masih diperbolehkan?

Ada aturan yang menjamin perlindungan dan pencegahan kerja paksa. Undang-undang yang diubah ini telah diserahkan ke parlemen untuk diberlakukan.

Kelihatannya pemerintah baru memberi prioritas di bidang ekonomi. Bagaimana di bidang politik?

Pembangunan politik itu seperti kepala. Yang paling penting adalah kepala yang bergerak. Saya tidak mengatakan pembangunan di sektor lain tidak penting, tapi yang paling penting adalah pembangunan politik. Pemerintah baru tengah bekerja menuju dua poin: pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Bagaimana perlakuan terhadap oposisi dan Aung San Suu Kyi?

Di era rezim sebelumnya, pemimpin oposisi (Aung San Suu Kyi) setidaknya delapan kali bertemu dengan pemerintah. Namun tetap tak ada hasilnya. Dengan pemerintah sekarang, mereka bertemu dua kali. Dan pada pertemuan ketiga, mereka mengeluarkan pernyataan bersama tentang empat kesepakatan.

Apa kesepakatan penting yang dicapai dalam pertemuan Suu Kyi dengan Presiden Thein Sein?

Kesepakatan yang penting adalah apa pun ketidaksepakatan yang ada telah disingkirkan. Dan mereka berkolaborasi untuk rakyat dan negara.

Bagaimana masa depan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)?

Menurut saya, itu bergantung pada posisi yang diambil Daw (Madame) Aung San Suu Kyi. Tapi dia sendiri juga tak bisa memutuskan sendiri. Beberapa anggota NLD masih di penjara. Dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengikuti kerangka konstitusional. Kami memberikan kebebasan penuh. Sepanjang mematuhi peraturan, dia cukup bebas untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik. Pemerintah sekarang sangat toleran. Dan semua pihak sudah menyepakati rekonsiliasi.

Bagaimana proses rekonsiliasi berlangsung?

Kami sekarang memiliki Komisi Hak Asasi Manusia. Lembaga ini benar-benar independen.

Bagaimana dengan para pelarian politik?

Sekarang pemerintah menyambut mereka dengan hangat untuk kembali. Ini adalah awal dari rekonsiliasi nasional.

Bagaimana pula nasib ribuan tahanan dan narapidana politik?

Jika kami membebaskan semua tahanan politik sesegera mungkin, dan ternyata kami mendapati banyak dari mereka yang melakukan kejahatan serius, seperti pengeboman, terorisme, pemerkosaan, atau pembunuhan, apa yang terjadi? Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal. Tapi Presiden memikirkan masalah ini dengan serius. Lagi pula, sebenarnya Menteri Dalam Negeri telah mengecek ulang semua tahanan dan narapidana politik. Hanya separuh dari mereka ada di daftar. Sisanya tidak di penjara. Angka 2.000 orang itu angka perkiraan.

Bagaimana menyelesaikan konflik dengan kelompok etnis yang angkat senjata seperti Kachin?

Tergantung bagaimana tuntutan mereka. Kalau mereka mengatakan "saya ingin kemerdekaan", bagaimana kami harus memenuhinya? Misalnya di Negara Bagian Kachin, yang penduduknya berjumlah sekitar satu juta dan terdiri atas beragam etnis. Kachin justru minoritas. Namun ada kelompok bersenjata yang mengklaim mewakili semua orang Kachin. Sebenarnya sebagian tidak menerima itu.

Bagaimana pula dengan kelompok Shan?

Anggota kelompok Shan semuanya orang sipil. Mereka ingin memiliki tentara sendiri. Ketika ada perdamaian di Aceh, apa yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka? Mereka menurunkan senjata. Mereka ambil bagian dalam pemilu. Kami mengundang kelompok pemberontak bersenjata Kachin. Kami katakan, turunkan senjata atau bertransformasi menjadi penjaga perbatasan, dan menjadi bagian dari angkatan bersenjata nasional. Kemudian mereka bisa mendirikan partai politik dan berkompetisi dalam pemilu.

Apakah belum ada kepercayaan kepada pemerintah baru?

Kami tahu mereka memiliki senjata karena mereka yakin mereka perlu melindungi diri sendiri dan untuk bertahan hidup. Perlu ada saling percaya di antara kami. Perlu ada gencatan senjata. Kami hanya bisa mendapat perdamaian dengan pembangunan. Ini masalah politik. Kami perlu solusi politik. Tapi kami juga perlu skema pembangunan ekonomi dan sosial.

Apa contohnya?

Misalnya sekarang kami sedang mempelajari program pembangunan untuk Negara Bagian Karen, di dekat perbatasan dengan Thailand. Banyak pengungsi tinggal di luar negeri. Kami menyeru mereka agar pulang. Tapi, ketika mereka pulang, kami harus berpikir, apa yang bisa kami lakukan bersama mereka. Bagaimana dengan lapangan kerja? Jadi, kami perlu menciptakan lapangan kerja.

Apa yang mendasari perubahan ini? Apakah Burma ingin menghilangkan hambatan untuk mengetuai ASEAN pada 2014?

Tidak. Kami ingin menjadi negara yang kuat. Dan kami sudah memiliki road map to democracy.

Hingga tahun lalu, peta tersebut masih diabaikan?

Dilaksanakan bertahap. Kami perlu waktu. Transisi demokrasi bukanlah sulap.