<font size=2 color=#FF0000>SINGAPURA</font><br />Bergulat Atasi Virus Zika

KECEMASAN melanda Singapura. Hingga pekan lalu, jumlah penduduk yang terjangkit virus zika mencapai 292 orang. Singapura "bergabung" dengan negara Asia lain yang melaporkan penularan lokal virus zika.

Sebelumnya ditemukan kasus di Kamboja dan Thailand. Adapun Filipina dan Indonesia melaporkan sedikitnya terjadi satu kasus sejak 2010. Thailand hingga Maret lalu menjadi tempat terparah dengan sembilan kasus sejak 2012. Malaysia pekan lalu memastikan seorang wanita hamil tertular virus zika.

Belum jelas apa yang menyebabkan penyebaran virus zika di Singapura bisa begitu cepat. Otoritas kesehatan negara itu berusaha menghentikannya sejak memastikan penemuan 41 kasus pada 28 Agustus lalu. Virus yang disebarkan melalui nyamuk Aedes itu dikhawatirkan menyebabkan kelainan otak pada janin.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan mereka yang berkunjung ke wilayah terkena dampak virus zika menerapkan seks sehat atau tidak berhubungan seks sedikitnya enam bulan setelah kunjungan. Namun WHO, yang menetapkan darurat kesehatan internasional terhadap zika, menyatakan perlu riset lebih dalam untuk memastikan efek tiap jenis virus di kawasan. Virus zika yang ditemukan di Singapura disebut-sebut tidak sama dengan virus zika di Brasil.

MALAYSIA
Mahathir Bentuk Partai Oposisi Baru

MANTAN Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad resmi menjadi oposisi. Partai baru bentukan Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mendapat restu pemerintah Malaysia. Deputi Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan secara prinsip partai itu disetujui. Namun persetujuan penuh masih harus menunggu sejumlah klarifikasi konstitusional.

"Mereka perlu mengklarifikasi peran presiden dan ketua partai," kata Hamidi di Putrajaya, Kamis pekan lalu.

Lapisan pertama keanggotaan partai baru itu hanya terbuka bagi orang Melayu dan warga pribumi di Malaysia Timur. Mantan deputi perdana menteri Muhyiddin Yassin ditunjuk sebagai presiden sementara. Sedangkan Mahathir tercatat sebagai ketua penasihat.

Hamidi menegaskan, partai itu dilarang mempromosikan diri sebagai "Bersatu", singkatan yang mereka pilih. Singkatan yang digunakan harus berdasarkan bahasa Melayu, yakni Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).

Namun, kepada kantor berita Turki, Anadolu, Muhyiddin menyatakan partainya akan menggunakan "United" ketimbang PPBM karena itu merefleksikan ideologi dan prinsip partai. "Kami berusaha menjadi alternatif bagi partai berkuasa UMNO (United Malays National Organisation)," ujarnya.

Muhyiddin dan putra Mahathir, Mukhriz, dipecat dari UMNO dengan tuduhan ikut berkampanye menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak, Juni lalu. Mahathir dan oposisi menyerukan kepada Najib agar mundur terkait dengan skandal korupsi firma investasi yang dia dirikan, 1Malaysia Development Berhad.

LAUT CINA SELATAN
Sengkarut Pernyataan di KTT ASEAN

MASALAH Laut Cina Selatan kembali jadi sorotan di perhelatan internasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Vientiane, Laos, 6-8 September. Cina sejak awal berusaha menepis isu itu masuk agenda pertemuan, terutama terkait dengan agresivitasnya membangun pulau buatan di karang-karang kawasan tersebut dan penolakannya atas putusan peradilan arbitrase (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, Juli lalu.

Namun pembahasan dan masuknya poin tersebut dalam pernyataan bersama para pemimpin ASEAN tak terelakkan. Disebutkan bahwa para pemimpin ASEAN "sangat prihatin" atas perkembangan terbaru di kawasan itu, tanpa mengelaborasi soal reklamasi pulau buatan ataupun putusan PCA.

Situs berita resmi pemerintah Cina, Global Times, memuat kolom yang memuji keputusan ASEAN bertajuk "ASEAN wise to leave sea arbitration alone". "Hingga Rabu, isu Laut Cina Selatan tidak menjadi sensasi di Vientiane. Filipina tidak membesar-besarkan arbitrase, dan anggota ASEAN lain menghindari pembicaraan tentang isu ini," tulis Global Times.

Namun pada konferensi tingkat tinggi Asia Timur, Kamis pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menegaskan bahwa Cina harus mematuhi putusan PCA karena sifatnya mengikat secara hukum bagi semua penanda tangan Konvensi Hukum Laut Internasional, termasuk Beijing. Obama menegaskan putusan PCA membantu mengklarifikasi hak-hak maritim di kawasan.

Meski pernyataan bersama pemimpin ASEAN dinilai lemah, para pejabat Amerika yang hadir pada pertemuan menyatakan Cina gagal memblokir beberapa elemen penting dalam pernyataan itu. Misalnya referensi kata-kata "aktivitas terbaru", "keprihatinan serius", "reklamasi", "militerisasi", "hilangnya kepercayaan", dan "perlunya mematuhi proses hukum".