Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai oposisi terbesar di Korea Selatan mengancam akan memakzulkan presiden Korea Selatan sementara Han Duck-soo jika dia gagal mendekalarasikan rancangan undang-undang (RUU) untuk penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol karena memberlakukan darurat militer. Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan menyerang Yoon dan minta agar dilakukan investigasi juga terhadap istrinya yang penuh kontroversi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perdana Menteri Han untuk sementara mengambil alih tugas Presiden Yoon, yang dimakzulkan pada 14 Desember 2024. Status pemakzulannya saat ini sedang dievaluasi oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai oposisi Korea Selatan yakni Partai Demokrat menuduh Han telah menbantu diberlakukannya darurat militer dan melaporkan Han ke polisi. Untuk itu, Partai Demokrat akan segera mengusulkan agar pemakzulan terhadap Han segera diproses jika RUU itu tidak disahkan pada Selasa, 24 Desember 2024.
“Keterlambatan mengesahkan RUU memperlihatkan perdana menteri tidak punya niat untuk mematuhi konstitusi dan ini sama saja dengan tidak mengakui kalau dia sedang bertindak sebagai wakil dari pemberontak,” kata Ketua Partai Demokrat Park Chan-dae merujuk pada Yoon.
Han adalah seorang teknokrat, yang telah memegang peran sebagai pemimpin di Korea Selatan selama 30 tahun di bawah presiden yang konservatif dan liberal. Yoon menunjuk Han sebagai Perdana Menteri pada 2022.
Kantor Perdana Menteri Korea Selatan belum mau berkomentar perihal tuntutan Partai Demokrat ini. Sebelumnya Han menyatakan pihaknya sudah mencoba meminta Yoon agar jangan memberlakukan darurat militer, dan minta maaf karena gagal mencegahnya. Park menuding Yoon menghalangi persidangan Mahkamah Konstitusi karena berulang kali menolak menerima dokumen dari pengadilan.
“Segala bentuk keterlambatan investigasi dan siding pemakzulan adalah sebuah bentuk perpanjangan dari pemberontakan dan tindakan merencanakan pemberontakan kedua,” kata Park.
Sebuah tim investigasi yang terdiri dari aparat kepolisian dan tim penyidik anti-korupsi sudah dua kali mencoba menghubungi Yoon agar mau dimintai keterangan pada 25 Desember 2024. Namun belum dipastikan apakah Yoon mau memenuhi panggilan itu atau tidak.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: 91 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
