Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen Nikaragua, yang dikendalikan oleh sekutu-sekutu Presiden Daniel Ortega, pada Rabu, 20 April 2022, menutup 25 organisasi non-profit (LSM). Keputusan itu dikecam oleh oposisi Nikaragua yang dipandang sebagai serangan pada warga sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagian besar LSM yang ditutup itu adalah yang suka mengkritik pemerintah. Penutupan itu dilakukan lewat pemungutan suara, di mana 74 suara anggota parlemen mendukung penutupan tersebut dan 15 suara abstain.
Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan istri, Rosario Murillo menyapa pendukungnya dalam perayaan ulang tahun Revolusi Sandinista di alun-alun Juan Pablo II di Managua, Nikaragua Juli 19,2016. REUTERS
Parlemen Nikaragua beralasan LSM-LSM tersebut telah melanggar undang-undang Nikaragua dan gagal mempublikasi rekening keuangan mereka. Sebagian besar LSM itu, berkerja di bidang HAM, melakukan kegiatan amal di bidang sosial dan budaya.
Sejak unjuk rasa menolak pemerintahan Ortega pada 2018, Nikaragua telah menutup 163 LSM. Unjuk rasa tersebut telah memicu sebuah krisis politik. Nikaragua adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Amerika tengah.
Kongres Nikaragua dalam beberapa bulan terakhir, juga telah bergerak untuk mengekang independensi universitas-universitas.
Ortega adalah salah satu pemimpin peberontak Sandinista, yang menggulingkan mantan diktator Anastasio Somoza pada 1979. Ortega mengucapkan sumpah jabatan untuk masa jabatan Presiden Nikaragua yang keempat kalinya pada Januari 2022 lalu atau dua bulan setelah memenangkan pemilu yang tidak diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat karena dianggap sebagai penipuan.
Parlemen Nikaragua dalam putusannya menyebut aset-aset dari LSM yang dibubarkan itu akan diserahkan kepada negara. Kondisi ini juga sama dengan kasus-kasus sebelumnya.
“Tidak ada keinginan dari negara untuk memiliki organisasi-organisasi ini, (termasuk untuk) mendokumen pelanggaran HAM,” kata Marcos Carmona, Kepala Komisi Permanen HAM, salah satu lembaga yang kena bredel parlemen Nikaragua.
Sumber: Reuters
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
