Apa Itu USAID dan Mengapa Menjadi Target Trump dan Elon Musk?

CRS mengatakan bahwa USAID membantu "negara-negara yang secara strategis penting dan negara-negara yang sedang berkonflik; memimpin upaya AS untuk mengentaskan kemiskinan, penyakit, dan kebutuhan kemanusiaan; serta membantu kepentingan komersial AS dengan mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan membangun kapasitas negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia."

Penerima bantuan terbesarnya pada 2023 adalah Ukraina, Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Yaman, Afghanistan, Nigeria, Sudan Selatan, dan Suriah.

Berapa banyak yang dibelanjakan AS untuk bantuan dan bagaimana perbandingannya?

Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat mengucurkan total $72 miliar (sekitar Rp 1177 triliun) dalam bentuk bantuan di seluruh dunia dan sekitar 42 persen dari seluruh bantuan kemanusiaan yang dilacak oleh PBB pada 2024. Dana tersebut mencakup segala hal, mulai dari kesehatan perempuan di zona konflik hingga akses ke air bersih, perawatan HIV/AIDS, keamanan energi, dan pekerjaan anti-korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan Brookings Institution pada bulan September, pengeluaran bantuan AS hanya sekitar 0,33 persen dari PDB. Angka ini mencapai puncaknya sebesar 3 persen dari PDB pada 1950-an dengan program Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dingin, angka ini berkisar antara 1 persen hingga kurang dari 0,5 persen.

Meskipun Amerika Serikat memberikan lebih banyak bantuan resmi dari pemerintah daripada negara lain, kontribusinya sebagai persentase pendapatan nasional berada di urutan terbawah untuk negara-negara kaya pada 2020, menurut angka-angka dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.

Pada 2023, Norwegia menduduki peringkat teratas dengan 1,09 persen dari pendapatan nasional bruto, sementara Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan 0,24 persen, bersama dengan Slovenia, Republik Ceko, dan Spanyol.

Apakah dukungan untuk bantuan luar negeri bersifat bipartisan?

Menurut Brookings, pemerintahan dan anggota parlemen dari Partai Demokrat secara historis lebih mendukung daripada Partai Republik, namun setiap presiden pascaperang, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, telah menjadi pendukung kuat bantuan luar negeri – selain Trump.

Laporan tersebut mencatat bahwa proposal dari pemerintahan Trump yang pertama untuk memotong anggaran urusan internasional AS hingga sepertiganya ditolak, begitu pula upaya untuk menunda pertimbangan kongres atas undang-undang bantuan luar negeri tambahan pada 2024. Dan dalam pemungutan suara bipartisan pada Juni, 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Partai Republik menolak amandemen untuk menghapus bantuan luar negeri dari anggaran fiskal 2025.

Siapa yang telah menjalankan USAID?

Di bawah mantan Presiden Joe Biden, USAID dijalankan oleh diplomat Irlandia-Amerika, Samantha Power, seorang yang mengaku idealis dan menjabat sebagai duta besar PBB di bawah Barack Obama.

Prioritas utamanya di bawah Kerangka Kerja Kebijakan Maret 2023 adalah krisis iklim, membendung arus otoritarianisme, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesempatan yang setara.

Dalam sebuah wawancara bulan ini, Power menyoroti peran USAID dalam memproyeksikan kekuatan lunak AS.

"Bukti terbaik dari kontribusi USAID adalah lonjakan propaganda yang didukung oleh RRC dan Rusia yang memfitnah USAID dan pekerjaan kami di seluruh dunia," ujarnya, dengan menggunakan inisial nama resmi RRC, yaitu Republik Rakyat Cina.

Penentangan dan dampak Trump

Dalam sebuah perintah eksekutif pada 20 Januari yang mengumumkan penghentian sebagian besar bantuan asing selama 90 hari, Trump mengatakan bahwa "industri dan birokrasi bantuan asing AS tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai Amerika."

"Mereka berfungsi untuk mengacaukan perdamaian dunia dengan mempromosikan ide-ide di luar negeri yang secara langsung berlawanan dengan hubungan yang harmonis dan stabil di dalam dan di antara negara-negara," katanya.

Dalam sebuah memo, pemerintah mendesak para pekerja USAID untuk bergabung dalam upaya mengubah cara Washington mengalokasikan bantuan sesuai dengan kebijakan "America First" Trump dan mengancam akan mengambil tindakan disipliner jika mereka mengabaikan perintah tersebut.

Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran dari kamp-kamp pengungsi di Thailand hingga zona perang Ukraina, di mana organisasi-organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB mengatakan bahwa mereka dapat menghadapi pembatasan yang drastis terhadap kemampuan mereka dalam mendistribusikan makanan, tempat tinggal dan layanan kesehatan.

Sebuah sumber yang mengetahui cara kerja USAID mengatakan bahwa peleburannya ke dalam Departemen Luar Negeri akan menjadi sebuah perubahan besar.

USAID di masa lalu mampu memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Washington, termasuk Iran dan Korea Utara. Terkadang hanya untuk membantu membangun jembatan, kata sumber tersebut. Manfaat ini kemungkinan hilang jika operasinya hanya terkait dengan tujuan politik.

Pilihan Editor: Menlu AS Marco Rubio Ambil Alih USAID