Apa yang Memicu Kerusuhan di Sri Lanka

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Harga pangan naik dan kelangkaan minyak memicu kerusuhan di Sri Lanka.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan terancam dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di parlemen.
Aung San Suu Kyi kembali disidang setelah dikarantina karena Covid-19.

Sri Lanka

Krisis Ekonomi Picu Kerusuhan

PRESIDEN Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat setelah terjadi unjuk rasa besar di depan rumahnya di Ibu Kota Kolombo, Jumat, 1 April lalu. Keadaan darurat itu diumumkan untuk, "Ketertiban umum serta pemeliharaan persediaan dan layanan yang penting bagi kehidupan masyarakat," kata Gotabaya sebagaimana dikutip AFP.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ratusan orang menyerbu rumah Gotabaya sebagai protes atas krisis ekonomi yang mendera negeri itu. Kerusuhan pecah setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi kemudian menangkap setidaknya 45 orang dan memberlakukan jam malam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Demonstrasi memprotes korupsi dan nepotisme pecah di berbagai kota. Gotabaya menempatkan saudara-saudaranya di berbagai posisi penting. Kakaknya, Mahinda, menjadi Perdana Menteri dan adik bungsunya, Basil, menjadi Menteri Keuangan. Kakak laki-laki dan keponakannya yang tertua juga duduk di kabinet.

Krisis ekonomi melanda negeri itu sejak pandemi Covid-19 merebak. Inflasi tahunan mencapai 18,7 persen pada Maret ini. Ini inflasi tertinggi sejak Oktober 2008. Pemerintah memberlakukan pelarangan impor sejak Maret 2020 guna menghemat mata uang asing yang diperlukan untuk membayar cicilan utang hampir US$ 7 miliar pada tahun ini dari total utang US$ 51 miliar. Krisis ini menyebabkan lonjakan harga makanan dan kelangkaan bahan bakar minyak. Beberapa rumah sakit negara bahkan mengalami kekurangan obat-obatan dan menghentikan operasi rutin.

Pakistan

Imran Khan Menghadapi Mosi Tak Percaya

PERDANA Menteri Pakistan Imran Khan sedang menghadapi tantangan terbesar dalam karier politiknya karena kelompok oposisi berusaha mendongkelnya dari jabatan melalui mosi tidak percaya. Parlemen bersidang pada Kamis, 31 Maret lalu, untuk mulai membahas mosi tersebut. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Senin, 4 April nanti.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan 31 Maret 2022. REUTERS/Akhtar Soomro

Imran Khan mengklaim punya informasi kredibel bahwa hidupnya dan istrinya dalam bahaya, tapi dia tidak takut dan akan terus bertahan. "Biarkan saya memberi tahu bangsa saya bahwa hidup saya juga berisiko. Mereka juga merencanakan pembunuhan karakter saya. Bukan hanya diri saya, tapi juga istri saya," tutur bekas pemain kriket tenar 69 tahun itu kepada ARY News. Khan juga menyatakan kelompok militer telah memberinya tiga pilihan, yakni mosi tidak percaya, pemilihan umum awal, dan pengunduran diri sebagai perdana menteri.

Popularitas Khan menurun sejak terjadi inflasi yang tinggi dan utang luar negeri membengkak. Inflasi tahunan negeri itu melonjak hingga 10,74 persen pada 2020 dan diperkirakan 8,9 persen pada 2021 dari hanya 3,93 persen pada 2018. Koalisi partai pemerintah yang dipimpin partainya, Tehreek-e-Insaf Pakistan, pecah. Sekutu utamanya, Gerakan Muttahida Qaumi, bergabung dengan koalisi oposisi sehingga koalisi pemerintah kehilangan suara mayoritas di parlemen.

Myanmar

Suu Kyi Disidang Setelah Karantina

AUNG San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang ditahan junta militer, muncul di pengadilan Naypyitaw pada Kamis, 31 Maret lalu, setelah dikarantina hampir sepekan. Pengacaranya membantah kabar bahwa perempuan 76 tahun itu terkena Covid-19 setelah beberapa orang di rumahnya dinyatakan positif terjangkit penyakit tersebut. "Dia muncul di pengadilan hari ini dan dia tampak sehat dan bertemu dengan pengacaranya," ucap salah satu pengacaranya kepada The Irrawaddy.

Sejak terjadi kudeta militer tahun lalu, Suu Kyi ditahan di tempat yang dirahasiakan. Junta kemudian mengajukan 17 dakwaan dan Suu Kyi disidang setiap minggu. Dalam pengadilan pada Kamis itu, Suu Kyi dan Sean Turnell, penasihat ekonomi Suu Kyi dari Australia, didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara.

Sejauh ini, Suu Kyi telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh pengadilan khusus yang dibentuk rezim atas dugaan kepemilikan walkie-talkie secara ilegal dan melanggar aturan Covid-19. Bila terbukti bersalah atas semua dakwaan, Suu Kyi bisa dipenjara lebih dari 100 tahun.