Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencabut status hukum sementara lebih dari 530.000 migran. Jika inisiatif tersebut disetujui, program tinggal sementara mereka di negara itu akan berakhir pada 24 April.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir NBC pada Ahad 23 Maret 2025, mengutip sebuah dokumen, situasi tersebut berdampak pada migran yang masuk melalui program khusus yang diperkenalkan oleh mantan Presiden AS Joe Biden pada 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Program-program ini tidak memberikan manfaat publik yang signifikan, tidak diperlukan untuk mengurangi tingkat imigrasi ilegal, tidak cukup mengatasi dampak domestik dari imigrasi ilegal, tidak memenuhi tujuan awalnya, serta tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri pemerintahan ini," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, seperti dilansir NBC.
Program tersebut memungkinkan warga asing memasuki AS dengan dukungan seorang sponsor AS dan bekerja di negara itu selama dua tahun. Menurut NBC, pada 2024, pihak berwenang sementara menghentikan penerimaan migran di bawah program ini karena khawatir akan disalahgunakan untuk transaksi ilegal.
Pemerintahan Trump berencana mencabut status hukum sementara lebih dari 530.000 orang yang berasal dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela. Mereka sebelumnya masuk ke AS melalui program yang dirancang oleh Biden untuk memberikan izin tinggal dan bekerja secara sementara.
Dokumen terkait kebijakan itu diperkirakan akan dipublikasikan pada Selasa, setelah itu program izin tinggal sementara bagi para migran di AS akan resmi berakhir pada 24 April. Namun, migran yang telah memperoleh status imigrasi yang sah melalui program tersebut tidak akan diwajibkan untuk meninggalkan AS.
Pada hari pelantikannya, 20 Januari 2025, Trump berjanji akan segera menghentikan imigrasi ilegal dan memulai proses deportasi jutaan migran. Ia juga mendeklarasikan keadaan darurat nasional terkait situasi di perbatasan selatan AS.
Pemerintahan Biden memulai kebijakan pembebasan bersyarat untuk warga Venezuela pada 2022, kemudian memperluas inisiatif tersebut untuk warga Nikaragua, Haiti, dan Kuba. Di bawah inisiatif tersebut, hingga 30.000 orang yang memenuhi syarat dari empat negara yang digabungkan dapat memasuki AS untuk sementara setiap bulan.
