Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menilai upah minimum Inggris tidak dapat dinaikkan secara signifikan, seperti yang dituntut serikat pekerja baru-baru ini. Sebab langkah itu, malah berisiko memicu kenaikan inflasi lebih lanjut.

"Apa yang tidak bisa kita miliki adalah, situasi di mana kenaikan gaji akan dihapuskan oleh kenaikan harga lebih lanjut, dan itulah mengapa Anda harus bertanggung jawab," kata Johnson seperti dikutip Reuters, Sabtu, 25 Juni 2022.

Kepala juru runding perdagangan Inggris, David Frost, dan Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa, Tim Barrow, melihat Perdana Menteri Boris Johnson menandatangani kesepakatan perdagangan Brexit dengan Uni Eropa di kediaman perdana menteri Downing Street No 10 di London, Inggris, 30 Desember 2020.[Leon Neal/Pool via REUTERS]

Johnson mengklaim, secara keseluruhan Bank sentral Inggris telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengelola inflasi selama 25 tahun terakhir. Lonjakan kenaikan harga baru-baru ini disebabkan oleh masalah inflasi global.