Cerita dari Gaza dan Tepi Barat

Bagi warga Jalur Gaza, kesulitan hidup sudah menjadi menu harian sejak Hamas memerintah Januari tahun lalu. ”Bantuan makanan yang kami peroleh tidak mencukupi. Listrik dan air tidak jalan 5-6 jam tiap hari,” kata Yasir Muhammad Musa, 46 tahun, penghuni Kamp Jabaliyah, kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Tiap keluarga di Gaza mendapat bantuan 50 kilogram bahan makanan dan sepuluh kilo minyak goreng dari Badan PBB untuk Pengungsi dan Pekerja (UNRWA). Jatah tiga bulan ini tentu saja tidak mencukupi. Begitu tutur bapak sepuluh anak itu. Untungnya, Yasir masih mendapat gaji sebagai Direktur Departemen Urusan Personel, sehingga ia bisa membeli kekurangan itu.

Boleh jadi keadaan akan makin parah lantaran Israel mengisolasi Gaza setelah Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas membubarkan pemerintah persatuan dan membentuk kabinet darurat yang dipimpin Salam Fayyad.

Kini Gaza benar-benar terpisah dari Tepi Barat. Wilayah ini sepenuhnya dikontrol oleh Hamas. ”Keamanan makin terjamin. Tidak ada lagi kejahatan,” ujar Yasir. Menurut dia, semua kegiatan penduduk sipil berjalan lancar. ”Hanya, kami tak bisa menyeberang ke Tepi Barat, Israel, atau Mesir,” katanya. Namun ia masih bisa menghubungi saudara-saudaranya di Tepi Barat karena telepon masih berfungsi.

Cerita menyedihkan juga dialami Jamilah Abdallah Syamsi, 50 tahun. Ia terpaksa menanggung tujuh kemenakannya setelah istri kakaknya tewas akibat serbuan tank Israel ke rumahnya. Menurut dia, tiap keluarga mendapat jatah beras, terigu, roti, minyak, dan gula untuk 15-30 hari.

Tentu saja ini tak mencukupi. Tapi warga Palestina pintar mengirit. ”Kami biasa menyimpan bahan makanan untuk menghadapi masa-masa genting,” katanya.

Sebaliknya, kini warga Tepi Barat bisa bernapas lega. Sebagai bentuk dukungan kepada Abbas, Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa telah mencabut embargo ekonomi yang telah berlaku selama satu setengah tahun. Tapi bukan buat Jalur Gaza. Tel Aviv bahkan berjanji akan segera mencairkan dana US$ 800 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun yang menjadi hak Palestina. Uang hasil pendapatan pajak itu dibekukan sejak Hamas mulai berkuasa.

Tapi, hingga pekan lalu, komitmen itu belum dilaksanakan dan kondisi di Tepi Barat belum berubah. ”Kami masih kekurangan makanan, listrik, dan air,” ujar Mariam Saleh, 42 tahun, anggota parlemen dari Hamas. Kondisi keamanan pun belum stabil. ”Saya tak berani ke luar rumah, takut diculik tentara Fatah,” kata ibu tujuh anak yang tinggal di Ramallah ini.

Pencabutan embargo ini merupakan bagian dari strategi ”Pertama Tepi Barat”—kebijakan untuk membuka kembali keran bantuan internasional bagi Tepi Barat dan membiarkan Gaza terisolasi dan dikuasai Hamas. Para ahli Timur Tengah mengungkapkan, strategi ini juga akan mengharuskan pemerintah Israel merobohkan permukiman Yahudi, melonggarkan pembatasan perjalanan di Tepi Barat, dan melepaskan sekitar 250 tahanan.

”Kami akan mendukung Presiden Abbas dan apa pun yang hendak ia lakukan,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice. Ia menjanjikan program restrukturisasi dan pencairan anggaran US$ 86 juta, yang tadinya untuk memperkuat pasukan Fatah.

Meski kenyataannya Jalur Gaza diisolasi, Rice menegaskan tidak akan membiarkan krisis kemanusiaan terjadi di sana. ”Kami tidak akan membiarkan 1,5 juta warga Palestina berada dalam cengkeraman organisasi teroris,” ujarnya.

Embargo memang sudah dicabut. Namun, menurut Mustafa Barghuti, bekas menteri informasi dalam kabinet bersama Hamas-Fatah, tindakan itu sudah terlambat. ”Itu karena alasan politis dan bukan atas dasar kemanusiaan,” kata anggota parlemen dari kubu Independen ini kepada Tempo.

Faisal Assegaf (New York Times, Reuters)