Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Cina menambahkan 11 perusahaan Amerika Serikat (AS), termasuk Skydio dan BRINC Drones ke dalam daftar entitas tidak dapat diandalkan alias daftar hitam. Hal ini diumumkan Kementerian Perdagangan Cina pada Jumat seperti dilansir Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Perusahaan-perusahaan itu, tanpa menghiraukan penolakan keras dari Cina telah melakukan apa yang disebut sebagai kerja sama teknologi militer dengan Taiwan, yang secara serius merongrong kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan Cina,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cina meminta pertanggungjawaban 11 perusahaan tersebut atas kegiatan mereka yang melanggar hukum, sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, menurut pernyataan tersebut.
Jubir tersebut menyatakan Cina senantiasa menangani masalah yang berkaitan dengan daftar hitam entitas secara hati-hati dan hanya menargetkan beberapa entitas asing yang merongrong keamanan nasional Cina.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi entitas asing yang jujur dan taat hukum," ujar jubir itu.
Jubir itu menyampaikan bahwa Pemerintah Cina senantiasa menyambut baik perusahaan-perusahaan dari semua negara untuk berinvestasi dan beroperasi di Cina. Beijing berkomitmen untuk menyediakan lingkungan bisnis yang stabil, adil, dan terpercaya untuk perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan.
Beberapa jam sebelumnya, Cina menetapkan tarif 34 persen terhadap seluruh produk impor dari AS, sebagai balasan atas penerapan tarif sepihak pemerintahan Presiden Donald Trump.
Cina dengan tegas menolak tindakan tarif AS berdasarkan apa yang disebut dengan penyelidikan Pasal 232, kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Cina He Yadong pada Kamis.
He mengatakan bahwa langkah tarif Pasal 232 telah lama diputuskan oleh sistem penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pelanggaran terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.
Dengan memberlakukan tarif berdasarkan apa yang disebut sebagai laporan investigasi Pasal 232 terkait industri otomotif dari enam tahun lalu, AS sekali lagi menggunakan keamanan nasional sebagai dalih untuk proteksionisme perdagangan.
Menurut He, tindakan tersebut memicu ketidakpuasan yang kuat dari banyak mitra dagang.
Industri otomotif global sangat bergantung pada produksi dan rantai pasokan lintas perbatasan, kata He, seraya menambahkan bahwa pemutusan hubungan industri dan rantai pasokan secara artifisial antara AS dan kawasan lain tidak dapat melindungi keamanan nasional AS atau menguntungkan industri domestiknya.
Sebaliknya, tindakan itu justru hanya akan mengekspos sifat kebijakan AS yang unilateralis, proteksionis, dan memaksakan kehendak.
Foto 
