Dari Sidang Pemakzulan Trump hingga Perombakan Konstitusi Rusia oleh Putin

Perbesar

Donald Trump

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Senat memulai sidang pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden Vladimir Putin mengusulkan perubahan besar terhadap konstitusi Rusia.
Mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina akan diadili dalam kasus perang melawan narkotik.

AMERIKA SERIKAT

Sidang Pemakzulan Trump Dimulai

Sidang pemakzulan bersejarah terhadap Presiden Donald Trump dimulai pada Kamis, 16 Januari lalu, di Senat Amerika Serikat. Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah Amerika yang menghadapi sidang pemakzulan di lembaga tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Mahkamah Agung John Roberts diambil sumpahnya oleh Senat untuk memimpin persidangan ini. Dia kemudian mengambil sumpah 99 senator, yang akan menjadi jurinya. Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, selaku ketua jaksa mengajukan dakwaan dengan membacakan dua pasal pemakzulan yang menyatakan Trump telah melakukan “kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan”.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sidang Pemakzulan Trump Dimulai

Pasal pertama menyatakan politikus Partai Republik itu telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menahan bantuan militer ke Ukraina dengan imbalan penyelidikan terhadap keluarga calon pesaingnya dalam pemilihan presiden, Joe Biden, dan anaknya, Hunter Biden. Pasal kedua soal menghalangi tugas Kongres karena Trump menolak memberikan izin kepada stafnya untuk bersaksi di depan Kongres dan menolak menyerahkan dokumen kepada penyelidik.

Dua pasal ini sudah lolos dari DPR, yang dikontrol Demokrat, pada 18 Desember 2019. Kini semua tergantung Senat, yang dikuasai Republik, apakah akan menyatakan Trump bersalah atau membebaskannya.

RUSIA

Putin Merombak Konstitusi

Presiden Vladimir Vladimirovich Putin mengusulkan perubahan besar terhadap konstitusi Rusia yang akan menyebarkan kekuasaan politik secara lebih merata di antara parlemen, Dewan Negara, dan lembaga pemerintah lain pada Rabu, 15 Januari lalu.

Seusai pernyataan itu, sekutu Putin, Dmitri Anatolyevich Medvedev, mengundurkan diri dari posisi perdana menteri. Medvedev mengatakan langkah itu untuk membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang diusulkan Putin.

Putin lalu mengangkat Mikhail Vladimirovich Mishustin sebagai perdana menteri baru. Parlemen Rusia menyetujui pengangkatan ini. Adapun Medvedev ditunjuk sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Negara, yang bertugas memberi nasihat kepada presiden.

Menurut New York Times, banyak analis melihat penataan ulang sistem politik Rusia ini sebagai upaya Putin memastikan bahwa ia tetap berkuasa setelah masa jabatannya berakhir pada 2024, meskipun bagaimana tepatnya skenario itu masih belum diketahui.

FILIPINA

Mantan Kepala Kepolisian Akan Diadili

Oscar Albayalde, mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina yang selama ini memimpin perang melawan narkotik yang digalakkan Presiden Rodrigo Duterte, akan didakwa dalam kasus korupsi. Menurut Departemen Kehakiman Filipina, seperti dilansir The Guardian, ia diduga melindungi polisi yang melakukan kesalahan saat perang melawan narkotik.

Albayalde mengundurkan diri pada Oktober 2019 setelah menjabat Kepala Kepolisian Nasional Filipina selama lebih dari setahun. Ia memimpin operasi antinarkotik yang menewaskan ribuan tersangka.

Departemen Kehakiman mengatakan ada 13 polisi lain yang akan didakwa dalam kasus narkotik, korupsi, dan suap dalam operasi mereka di Provinsi Pampanga, Manila utara. Jaksa menemukan “kemungkinan penyebab” untuk menyeret Albayalde ke meja hijau karena tidak menghukum polisi yang dituduh tak bertanggung jawab atas kepemilikan 163 kilogram narkotik dan uang senilai US$ 517 ribu atau sekitar Rp 7 miliar yang disita dalam penyergapan kasus narkotik.

Sampai Januari 2020, polisi mengaku telah menewaskan 5.552 tersangka dalam operasi antinarkotik sejak Duterte berkuasa pada Juni 2016. Berbagai lembaga hak asasi manusia mengklaim jumlah sebenarnya empat kali lipat lebih tinggi dan menyebut pembunuhan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.