Inovasi Aparatur Kita

Ricky Tamba, SE

Jakarta

Inovasi Aparatur Kita

BONDAN Winarno pernah menulis kalimat satire tentang kinerja aparatur sipil negara (ASN) tahun 1980-an. Jika ada aparatur yang inovatif, pasti ia tidak jujur karena menghalalkan segala cara agar populer sebagai karyawan inovatif. Jika ada aparatur yang jujur, pasti ia tak inovatif, bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jika ada orang jujur dan inovatif, hampir pasti ia bukan pegawai pemerintah.

Potret buram tersebut masih membayang-bayangi. Hasil survei Badan Kepegawaian Negara 2017 menunjukkan 62 persen aparatur kita adalah tenaga administrasi yang tak punya kemampuan teknis fungsional. Inkompetensi itu membuat posisi kita masih di urutan ke-95 dalam 2018 Global Effectiveness Index.

Perencanaan amburadul di pemerintah daerah turut memberikan andil pada pelemahan inovasi ASN. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menemukan puluhan pemda yang menganggarkan lebih dari 50 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk belanja rutin, bukan untuk pembangunan. Tak aneh istilah “kopasus” (kopi paste ubah sedikit) poin-poin rencana kerja anggaran tahun sebelumnya masih populer di kalangan ASN kita.

Pakar manajemen Peter Drucker mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses perubahan yang membutuhkan ruang (space) untuk tumbuh kembang agar dapat memberikan dimensi baru atas kinerja serta produk yang dihasilkan. Laiknya tanaman, ia memerlukan “zat hara” ide-ide segar agar dapat menyeruak menggapai aras produktivitas tertinggi. Sayangnya, kultur birokrasi kita seperti yang diuraikan sebelumnya masih menjadi “kanopi penghambat” munculnya inovasi.

Hal itu makin parah karena aroma militeristik mengakibatkan komunikasi atasan-bawahan bersifat satu arah. Inisiatif berkreasi, sebagai fondasi inovasi, hanya muncul dari pucuk pimpinan. Reformasi birokrasi oleh Kabinet Kerja I pemerintahan Joko Widodo sebenarnya berada di jalur yang benar, yang dibuktikan dengan kenaikan efektivitas ASN setara dengan pegawai pemerintah di negara-negara berpenghasilan menengah-bawah. Salah satu faktor pengungkitnya adalah terbukanya keran penyalur inovasi arus bawah ASN yang bersifat bottom-up di pelbagai kementerian dan lembaga pemerintahan.

Kompetisi inovasi layanan publik Sinovik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, contohnya. Sejak, 2014 Sinovik menampung ratusan ide kreatif dari pelbagai instansi pemerintah, tapi belum dinamis dan terbuka sepenuhnya. Persyaratan yang berbelit-belit menjadi hambatan khas birokrasi kita. Semestinya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara membuka keran lebar-lebar dan menerima ide-ide kreatif ASN baik yang bersifat individual maupun institusi. Kementerian itu bisa mencontoh Kementerian Keuangan, yang membuka unit Central Transformation Office yang bertugas mendorong serta mengawal inovasi dari bawah.

Ide Presiden Jokowi mengganti pejabat eselon III dan IV dengan robot kecerdasan buatan patut diacungi jempol. Namun itu bakal sia-sia jika tak diiringi dengan tindakan strategis yang menumbuhkan iklim berkreasi. Meminjam ungkapan Bondan Winarno dalam Seratus Kiat (1986), sebatas memangkas dahan dan ranting pohon takkan menumbuhkan benih inovasi pada sebuah “hutan mati”.

Muhammad Hatta

Dokter di Badan Narkotika Nasional  

RALAT

DALAM artikel majalah Tempo edisi 13-19 Januari 2020 berjudul “Di Bawah Lindungan Tirtayasa”, Wahyu Setiawan disebut pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. Jabatan yang benar adalah anggota KPU Jawa Tengah 2013-2017. Mohon maaf atas kekeliruan ini.