Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Ekrem Imamoglu Ditangkap dan Rivalitas Politik dengan Erdogan

Rivalitas politik Turki mencapai fase baru setelah Ekrem Imamoglu ditangkap pada Rabu, 19 Maret 2025. Ia pesaing Erdogan

22 Maret 2025 | 20.50 WIB

Ekrem Imamoglu, kandidat oposisi sekuler Partai Rakyat Republik, atau CHP, melambaikan tangan ke pendukungnya.[Ahval News]
Perbesar
Ekrem Imamoglu, kandidat oposisi sekuler Partai Rakyat Republik, atau CHP, melambaikan tangan ke pendukungnya.[Ahval News]

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan dan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu bersitegang. Rivalitas politik yang telah lama kini mencapai fase baru setelah Imamoglu ditangkap pada Rabu, 19 Maret 2025. Imamoglu dituduh korupsi dan membantu kelompok teroris. Insiden ini memperkeruh persaingan antara keduanya, terutama menjelang pemilu.

Unjuk Rasa

Ribuan warga Turki berunjuk rasa pada Kamis, 20 Maret 2025. Meski ada larangan berkumpul, massa tetap turun ke jalan untuk memprotes penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu saingan Erdogan dalam pemilihan presiden. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di Ankara, Izmir dan Istanbul, termasuk di universitas-universitas. Banyak yang berunjuk rasa di kantor pusat kota di Istanbul setelah pihak berwenang mendirikan barikade yang memblokir beberapa jalan di seluruh negeri. 

Kritik dari CHP

Dalam konferensi pers pada Rabu, 19 Maret 2025 pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP) Ozgur Ozel melontarkan kritik terhadap pemerintahan Erdogan. Ia menuding Erdogan sengaja menargetkan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, karena khawatir akan kalah dalam pemilu mendatang

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Ozel menuduh pihak berwenang melakukan percobaan kudeta. "Mereka bisa melakukan kejahatan apa saja. Kami siap menghadapi kejahatan apa saja yang bisa mereka lakukan," katanya.

Ozgur Ozel juga mengatakan bahwa tindakan apa pun yang melarang Imamoglu mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan berikutnya hanya akan memperkuat dukungan oposisi. Partai Rakyat Republik akan menunjuknya sebagai kandidat pada Minggu dalam pemungutan suara yang dijadwalkan. "Kami yakin Imamoglu akan menang. Jika pencalonannya diblokir, kami yakin ini akan berubah menjadi dukungan yang jauh lebih besar," kata Ozel.

Ekrem Imamoglu Ditangkap

Imamoglu yang mengungguli Erdogan dalam beberapa jajak pendapat akan segera ditetapkan sebagai kandidat presiden usungan Partai Rakyat Republik. Namun, ia kini menghadapi dua penyelidikan terpisah yang juga mencakup tuduhan memimpin organisasi kriminal, penyuapan, dan manipulasi tender.

Dalam surat tulisan tangan yang dibagikan di media sosial, wali kota yang ditahan itu mengatakan akan menanggapi kebohongan, rencana jahat, dan jebakan yang ditujukan kepadanya. Sebelum meninggalkan rumah menuju kantor polisi, ia enggan tunduk menghadapi tekanan. Sehari sebelumnya, Universitas Istanbul mencabut gelar sarjana wali kota yang merupakan persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum berdasarkan hukum Turki. 

Erdogan Membantah

Erdogan membantah tuduhan yang dilayangkan oleh partai oposisi. Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc juga membantah sambil menegaskan bahwa sistem peradilan di Turki beroperasi secara independen.  "Menghubungkan penyelidikan dan kasus yang diprakarsai oleh lembaga peradilan dengan presiden kita adalah tindakan yang lancang dan tidak tepat. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat penting di negara kita," ucapnya.

Komentar Komisi Eropa

Pada Selasa, 18 Maret 2025, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan kekhawatiran mendalam atas penangkapan Imamoglu. Ia mengingatkan kewajiban pemerintah Turki untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. "Turki adalah negara kandidat Uni Eropa. Turki harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, terutama hak-hak pejabat terpilih," kata Ursula von der Leyen kepada wartawan di Brussels, dikutip dari Euro News.

Menurut dia perlu ada komitmen yang jelas terhadap norma dan praktik demokrasi yang dijunjung oleh Turki. "Penting bagi Turki untuk menghormati prinsip-prinsip mendasar ini," katanya.

Dewi Rina Cahyani turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus