Tujuan Gerakan Boikot Israel

Mahmoud Nawajaa, Koordinator Umum Komite Nasional BDS Palestina dan pemimpin utama gerakan ini, menuturkan, gerakan tersebut dimulai pada 2005 ketika 170 organisasi masyarakat sipil Palestina menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel sebagai bentuk tekanan non-kekerasan terhadap Israel. “Masyarakat Palestina menuntut pengakhiran pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Dataran Tinggi Golan,” ucap Nawajaa.

Mahmoud Nawajaa. Dok. Facebook Mahmoud Nawajaa

Gerakan ini diilhami gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. “Palestina telah belajar dari perjuangan melawan apartheid dari pengalaman Afrika Selatan, yakni dalam bentuk BDS,” ujar Maren Mantovani.

Gerakan ini juga menuntut pengakuan persamaan hak penuh orang Arab-Palestina warga negara Israel dan pengakuan atas hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya. “Apa yang telah Israel lakukan adalah proyek kolonial yang menggunakan rezim apartheid dengan diskriminasi rasial secara sistematis terhadap orang Palestina. Mereka menindas orang dan mencuri tanahnya,” tutur Mantovani.

BDS juga menuntut penghancuran tembok-tembok yang dibangun Israel yang selama ini membatasi kebebasan bergerak warga Palestina. Apoorva Gautam, Koordinator Komite Nasional BDS untuk Asia-Pasifik, mengatakan pembelahan secara nyata telah dilakukan Israel. Orang di Yerusalem tak bisa pergi ke tempat lain, begitu pula di Gaza dan Tepi Barat. “Ini adalah pembagian dan fragmentasi paling penting yang sebenarnya bagian dari sistem apartheid,” ujar perempuan India itu.

Setelah 18 tahun berjalan, BDS mengklaim telah meraih sejumlah dukungan tokoh internasional, seperti Desmond Tutu, penerima Hadiah Nobel Perdamaian; pengarang Judith Butler; fisikawan Stephen Hawking; dan sutradara Jean-Luc Godard. “Sebanyak 10 ribuan tokoh telah bergabung dengan gerakan ini. Penyanyi, tokoh publik, tokoh budaya,” kata Mahmoud Nawajaa.

Nawajaa juga menyebutkan tentang sejumlah perusahaan besar yang menarik diri dari pasar Israel setelah ada tekanan dari BDS. “Ini termasuk Veolia, misalnya, yang menghentikan semua bisnisnya dengan kontrak lebih dari US$ 20 miliar setelah adanya tekanan BDS, dan masih banyak lainnya,” ujar lelaki Palestina itu. Veolia adalah perusahaan transnasional Prancis di bidang pengelolaan air, sampah, dan energi.

Namun Israel tidak tinggal diam. Pada 2015, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan BDS sebagai “ancaman strategis” bagi negerinya. Kabinet kemudian memerintahkan Kementerian Urusan Strategis mengkoordinasikan semua kementerian, pemerintahan, dan entitas masyarakat sipil di Israel dan luar negeri untuk melawan upaya delegitimasi Israel dan gerakan boikot ini. Pemerintah juga menggelontorkan US$ 36 juta kepada sebuah perusahaan swasta untuk diam-diam melancarkan kampanye melawan delegitimasi ini.

Pemerintah Israel juga menyebut BDS sebagai gerakan anti-Semit. “Israel memang menyebut siapa saja yang mengkritiknya sebagai anti-Semit, padahal definisi dari istilah Arab itu tidak spesifik untuk Israel. (BDS) tidak ada hubungannya dengan anti-Semitisme,” tutur Nawajaa.

Entah karena lobi Israel entah bukan, sejumlah negara berupaya menentang gerakan ini dengan berbagai alasan. Inggris di bawah pemerintahan konservatif Perdana Menteri Boris Johnson, misalnya, berusaha menerbitkan undang-undang yang menentang gerakan BDS pada 2019. Hingga kini, upaya ini terganjal berbagai alasan.

Pertengahan Juli lalu, menurut BBC, kantor Kementerian Luar Negeri Inggris bersurat kepada kantor Perdana Menteri untuk memperingatkan bahwa aturan yang melarang lembaga publik memboikot Israel akan melanggar komitmen internasional dan memberi “amunisi” kepada Rusia untuk menuduh Inggris hipokrit. Pengacara kantor Kementerian Luar Negeri menyatakan regulasi itu akan membuat Inggris berisiko dinilai melanggar komitmen di bawah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2334.

Resolusi yang diterbitkan pada 2016 itu menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan “sandungan utama” bagi perdamaian. Resolusi itu juga menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk membedakan antara Israel dan wilayah yang diduduki.

Di Amerika Serikat, sejumlah negara bagian telah menerbitkan aturan yang melarang BDS. Upaya menghapus larangan itu masih terganjal di pengadilan. Pada Februari lalu, misalnya, Mahkamah Agung menolak meninjau undang-undang yang menghukum pemboikot Israel di Negara Bagian Arkansas.

Meski demikian, gerakan BDS terus berlanjut. Kini mereka mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengaktifkan kembali Komisi Khusus Melawan Apartheid Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisi yang lahir dari resolusi PBB pada 1962 ini dulu dibentuk untuk merespons kebijakan apartheid pemerintah Afrika Selatan.

Kini Afrika Selatan dan Namibia mendorong berbagai negara untuk mengakui Israel sebagai rezim apartheid. Pada Februari lalu, delegasi senior Israel yang dipimpin Wakil Direktur Jenderal untuk Afrika Kementerian Luar Negeri Israel, Sharon Bar-Li, diusir dari Konferensi Tingkat Tinggi Uni Afrika di Addis Ababa, Etiopia. Uni Afrika secara resmi mengecam Israel pada 1975 karena perlakuannya terhadap Palestina dan menyerukan anggotanya untuk mendukung perjuangan Palestina. Pada 2002, Palestina memperoleh status pengamat di organisasi negara-negara Afrika ini ketika status Israel dicabut. Namun, pada 2021, Israel diberi status pengamat melalui keputusan sepihak oleh Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, yang dituduh tidak berkonsultasi dengan negara anggota organisasi itu.