Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

House of Orange Disebut Mendapat Keuntungan Saat Penjajahan Belanda

House of Orange disebut mendapat keuntungan dari sejumlah perusahaan Belanda saat masa penjajahan mulai 1675 sampai 1770.

18 Juni 2023 | 09.00 WIB

Komunitas Djokjakarta 1945 melakukan drama teaterikal perang di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Selasa 1 Maret 2022. Teaterikal tersebut merefleksikan peristiwa perjuangan masyarakat Yogyakarta melawan penjajahan Belanda pada 1 Maret 1949. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Perbesar
Komunitas Djokjakarta 1945 melakukan drama teaterikal perang di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Selasa 1 Maret 2022. Teaterikal tersebut merefleksikan peristiwa perjuangan masyarakat Yogyakarta melawan penjajahan Belanda pada 1 Maret 1949. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Studi yang dilakukan oleh State and Slavery yang dipaparkan kehadapan Parlemen Belanda pada Kamis, 15 Juni 2023, mengungkap kalau House of Orange mendapat keuntungan dari sejumlah perusahaan Belanda saat masa penjajahan mulai 1675 sampai 1770. Keuntungan tersebut sekitar 3 juta guilders (Rp 8,9 triliun) dengan perhitungan nilai mata uang saat ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

   

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

House of Orange adalah sebuah lembaga milik Pemerintah Belanda. Sedangkan studi yang dilakukan State and Slavery merupakan sebuah upaya untuk mempelajari peran Pemerintah Belanda dan mengkaitkannya dengan institusi-institusi selama masa perbudakan dan dampaknya.

 

Belanda juga sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan benda-benda seni bersejarah yang dijarah selama masa penjajahan. Belanda telah menghapuskan masa perbudakan pada 1863, namun ada beberapa pendapat kalau puncak pencapaian ekonomi dan budaya Belanda diperoleh dari kerja paksa.

 

Raja Belanda Willem-Alexander diharapkan pada 1 Juli 2023 nanti mau secara terbuka menyampaikan maaf ke publik atas masa penjajahan yang dilakukan negaranya. Tanggal tersebut adalah peringatan 150 tahun penghapusan perbudakan oleh Belanda di era penjajahan.

 

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sebelumnya pada Desember 2022 sudah menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas keterlibatan negaranya selama 250 tahun dalam perdagangan budak, yang disebut Rutte kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, sejumlah aktivis berargumen permintaan maaf ini saja tidak cukup dan menuntut permohonan maaf dari Kerajaan Belanda.

 

Pada 2020 lalu, Belanda mendirikan sebuah panel nasional untuk menginterograsi sejarah penjajahan Belanda buntut dari gelombang protes kematian laki-laki kulit hitam asal Amerika Serikat George Floyd saat ditahan aparat kepolisian. Protes ini memicu gelombang agar dilakukan evaluasi terhadap ras dan tudingan lain secara global. 

 

Kerajaan Belanda meliputi Virgin Island, Brasil, Mauritius, Suriname, Ceylon dan beberapa pulau di Indonesia. Banyak dari kawasan Asia dikelola oleh Dutch East India Company yang direbut Belanda dari Portugal, yang sebelumnya menjajah area tersebut.    

 

Sumber: RT.com

 

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.       

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus