Inggris menolak sanksi

SELAMA setengah jam anggota delegasi negara-negara Persemakmuran berembuk untuk menememukan kata sepakat dalam sikap mereka terhadap Afrika Selatan, Minggu pekan lalu, di Pulau Langkawi, Malaysia. Hasilnya, tekanan ekonomi dan embargo persenjataan terhadap negara apartheid itu ditingkatkan. Semula PM Inggris Margaret Thatcher menyetujui keputusan tim perumus masalah Afrika Selatan itu, asalkan semu anggota setuju. Namun, pada akhir pertemuan, wanita besi itu berbalik dan menolak sebagian besar isi rumusan yang mengultimutum Afrika Selatan agar membuktikan janji melaksanakan reformasi dan meninggalkan politik apartheidnya dalam 90 hari. Menurut Thatcher, pemerintah di bawah presiden baru, F.W. de Klerk, sudah menunjukkan sikap positif. Contohnya, pelepasan delapan tokoh Kongres Nasional Afrika baru-baru ini. Dan ternyata, tak cuma itu. De Klerk mengizinkan pula kelompok antiapartheid untuk berkampanye, termasuk Kongres Nasional Afrika yang dilarang. Larangan berbicara di depan umum bagi politisi berkulit hitam juga sudah dicabut. Mereka diberi kesempatan berkampanye sampai Senin pekan depan. Govan Mbeki, yang dijebloskan ke penjara bersama Mandela dan dibebaskan 2 tahun lalu tapi dilarang berpidato, akan bebas menyertai delapan rekannya yang beriungan di Soweto, dekat Yohannesburg, Minggu mendatang. Tapi, De Klerk tetap tak mau mencabut undang-undang darurat. Alasannya, ia belum yakin bahwa keadaan memang sudah aman. SA (Paris)