Israel Pembubaran UNRWA

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PERTEMUAN Tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Rabu, 21 Februari 2024, menjadi momentum bagi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk mendesak negara anggota G20 agar meningkatkan dukungan bagi Palestina, termasuk untuk Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). “Saya juga mendesak negara-negara G20 meningkatkan dukungan bagi Palestina, termasuk untuk UNRWA, bukan justru menghentikannya. Karena pada saat inilah Palestina memerlukan solidaritas dan bantuan kita,” kata Retno dalam keterangan persnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

UNRWA adalah badan yang diberi mandat oleh Majelis Umum PBB pada 1949 untuk menyediakan layanan sipil kepada warga Palestina, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bidang kemanusiaan lain. Sejumlah negara menghentikan bantuannya kepada lembaga itu setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, peristiwa yang memicu serangan balasan Israel ke Gaza. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah meminta Kantor Pelayanan Pengawasan Internal PBB (OIOS) menyelidiki kasus ini dan diharapkan akan menyampaikan laporannya pada April 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut UNRWA, 16 negara, termasuk donatur besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa, telah menyetop bantuannya pada Januari 2024. Keputusan ini mengakibatkan terhentinya bantuan US$ 450 juta atau sekitar Rp 7 triliun, lebih dari separuh dana yang dibutuhkan UNRWA untuk tahun ini.

Penghentian bantuan ini makin menekan UNRWA, yang mengalami krisis dana sejak tahun lalu. Bila pendanaan dihentikan, Philippe Lazzarini, Komisioner Jenderal UNRWA, memperkirakan operasi UNRWA di semua wilayah, baik Gaza maupun Tepi Barat, akan sangat terganggu mulai Maret nanti.

Sidharto R. Suryodipuro, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan Indonesia telah meminta negara anggota Uni Eropa yang membekukan bantuan keuangan ke UNRWA meninjau kembali keputusannya karena keputusan tersebut seyogianya didasarkan pada investigasi menyeluruh.

Warga Palestina menerima kantong tepung yang didistribusikan oleh UNRWA di Rafah, di Jalur Gaza, Palestina, 21 November 2023. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

“Kebijakan tersebut juga tidak tepat karena saat ini warga Palestina di Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” ujarnya pada 8 Februari 2024. Indonesia, kata dia, juga memberikan kontribusi keuangan kepada sejumlah badan internasional yang membantu Palestina, termasuk UNRWA.

Philippe Lazzarini telah menulis surat kepada Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis mengenai kondisi lembaganya yang memburuk belakangan ini. Menurut dia, UNRWA telah memberhentikan 12 staf yang dituduh terlibat serangan Hamas itu, tapi Israel belum memberikan bukti apa pun mengenai keterlibatan mereka.

Lazzarini menyatakan, untuk mendukung netralitasnya, UNRWA selalu memberikan daftar stafnya di Gaza dan Tepi Barat kepada Israel. Bahkan, “Ketika kami mendeteksi adanya rongga yang mungkin merupakan terowongan di bawah bangunan kami, kami secara konsisten memberi tahu pihak berwenang Israel, melakukan protes kepada otoritas de facto, dan mencantumkan kekhawatiran tersebut dalam laporan saya kepada Majelis Umum,” ucapnya.

Sejak Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan yang meminta Israel menghentikan segala tindakan yang mengarah pada genosida bangsa Palestina pada pertengahan Januari 2024, Lazzarini melanjutkan, beberapa pejabat Israel berusaha mengganggu operasi UNRWA, bahkan menyerukan pembubaran UNRWA. Dia mencontohkan Badan Pertanahan Israel yang meminta UNRWA mengosongkan Pusat Pelatihan Kejuruan Kalandia di Yerusalem Timur, yang ditugaskan Yordania kepada UNRWA pada 1952, dan membayar “biaya pemakaian” sebesar lebih dari US$ 4,5 juta.

Menteri Keuangan Israel menyatakan akan mencabut hak istimewa pembebasan pajak UNRWA dan otoritas bea-cukai Israel telah menangguhkan pengiriman barang-barang UNRWA. Sebuah bank Israel juga telah memblokir rekening bank badan PBB itu.

Selain itu, Lazzarini menerangkan, visa untuk sebagian besar staf UNRWA, termasuk yang berada di Gaza, kini dibatasi hanya untuk satu-dua bulan. Ratusan staf lokal UNRWA juga ditolak masuk Yerusalem, tempat markas besar, sekolah, dan pusat kesehatan UNRWA berada, sejak Oktober 2023.

“Tindakan dan pernyataan itu merugikan operasi UNRWA, menimbulkan risiko keamanan staf, dan menghambat mandat Majelis Umum kepada UNRWA,” tutur Lazzarini, yang memimpin UNRWA sejak 2020. “UNRWA, seperti lembaga PBB lain, tidak dapat beroperasi tanpa dukungan negara tuan rumah.”

Israel tampaknya ingin benar-benar membubarkan UNRWA. Pada 16 Februari 2024, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim bahwa 30 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Bahkan, kata dia, 1.468 staf UNRWA di Gaza adalah anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina.

Menurut Israel Today, Kementerian Luar Negeri Israel telah mengusulkan pengalihan bantuan untuk Palestina ke Program Pangan Dunia (WFP), organisasi PBB yang memberikan bantuan pangan ke seluruh dunia. Pilihan lain yang sedang dipertimbangkan dan menunggu respons Amerika Serikat adalah penyaluran dukungan melalui USAID, badan independen pemerintah Amerika yang terutama bertanggung jawab untuk mengelola bantuan luar negeri sipil dan telah melakukan kegiatan dalam skala kecil di Gaza.

Sigrid Kaag, Koordinator Senior Humanitarian dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza, menilai UNRWA tak bisa digantikan. “Tidak ada organisasi mana pun yang dapat menggantikan kapasitas dan struktur UNRWA yang luar biasa serta kemampuan dan pengetahuannya,” ujarnya pada 30 Januari 2024. Mantan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda itu menekankan peran penting UNRWA selama beberapa dekade dalam menangani Palestina.

Beberapa negara Barat tetap menyokong UNRWA, seperti Irlandia. “Di Gaza, kita menjadi saksi bencana kemanusiaan,” ucap Menteri Luar Negeri Irlandia Micheál Martin, seperti dikutip Al Jazeera. “Masyarakat Gaza sangat membutuhkan perbekalan yang paling mendasar untuk menyelamatkan hidup mereka—makanan, air, dan tempat tinggal. Dalam kondisi yang paling mengerikan ini, dan menghadapi kemungkinan eskalasi militer lebih lanjut, UNRWA adalah tulang punggung respons kemanusiaan. Hal ini sangat membutuhkan dukungan dari semua negara anggota PBB.”

Ahmad Awad, Direktur Phenix Center for Economics & Informatics Studies di Yordania, juga mengkritik penghentian dana itu. “Pada saat yang genting ini, penangguhan pendanaan merupakan hukuman kolektif bagi rakyat Palestina,” tulisnya di blog The Middle East Institute. “Tindakan ini tidak dapat dipisahkan dari upaya negara pendudukan Israel selama puluhan tahun untuk menghapuskan UNRWA. Sebab, UNRWA mewakili esensi pendudukan Israel di Palestina dan berfungsi sebagai pengingat akan hal tersebut.”