Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung pada Rabu 29 Maret 2023 mengecam keras persetujuan Jepang terhadap buku pelajaran sejarah di sekolah yang kontroversial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lee menegaskan bahwa negaranya dikhianati oleh Tokyo, karena persetujuan tersebut dilakukan setelah upaya Seoul untuk memperbaiki hubungan buruk antara kedua negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya mengecam keras provokasi Jepang," kata Ketua Partai Demokrat (DP) itu, menggambarkan persetujuan Jepang terhadap buku pelajaran itu sebagai aksi "provokasi".
Aktivis mengadakan konferensi pers darurat di sebuah organisasi sipil di Seoul pada 28 Maret 2023, untuk mengkritik persetujuan Jepang atas buku teks sekolah dasar baru yang berisi klaim intensif atas pulau Dokdo paling timur Korea Selatan dan deskripsi encer tentang wajib militer Jepang terhadap orang Korea selama penjajahan 1910-45. (Yonhap)
Lee mengkritik pemerintahan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol karena memberikan konsesi kepada Jepang, tetapi tidak mendapatkan apapun melalui rencana kompensasi tersebut.
Lee membuat pernyataan itu sehari setelah Jepang mengumumkan pengesahan buku pelajaran baru untuk siswa sekolah dasar. Isinya meringankan kekejaman Jepang terhadap Korea selama masa penjajahan di Semenanjung Korea pada 1910-1945.
Buku tersebut juga berisi upaya untuk mengintensifkan kedaulatan Jepang atas Pulau Dokdo yang berada di bagian paling timur wilayah Korsel.
Yang lebih menyakitkan bagi Korsel, persetujuan terhadap buku itu dilakukan setelah Presiden Yoon menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada 16 Maret.
Pertemuan itu dilakukan setelah Korsel memutuskan untuk mengompensasi sendiri warga Korsel yang menjadi korban kerja paksa oleh Jepang pada masa perang, tanpa meminta kontribusi Jepang.
Rencana kompensasi itu memicu kecaman keras dari dalam negeri Korsel karena perusahaan Jepang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para korban.
Sementara itu, pemimpin dewan legislatif dari partai DP Park Hong-keun mengatakan partai oposisi utama itu akan mengajukan permintaan untuk membuka penyelidikan parlemen terhadap pertemuan Yoon-Kishida berikutnya pada hari tersebut.
Dia juga mendesak Presiden Yoon untuk mengajukan keluhan langsung kepada Kishida yang menuntut penarikan buku pelajaran itu.
Korea Selatan, diwakili Kementerian Luar Negeri, telah mengajukan protes keras terhadap Jepang pada Selasa, beberapa jam setelah persetujuan terhadap buku teks itu dilakukan.
Dalam sebuah pernyataan, Lim Soo-suk, juru bicara kementerian luar negeri Korsel, menyatakan "penyesalan yang mendalam" atas buku teks baru tersebut dan mendesak Tokyo untuk mengatasi masalah tersebut.
Dia meminta Jepang untuk menunjukkan ketulusan untuk memenuhi semangat permintaan maaf sebelumnya atas kesalahan masa perang.
YONHAP
Foto 
