Justice for Myanmar Menuduh ASEAN dan Junta Militer Bersekongkol

Bukan hanya itu, Junta Myanmar juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kontra terorisme ASEAN berikutnya melalui konferensi video dari Myanmar pada 5-6 Desember 2022. Persamuhan Desember nanti terkait pertemuan kontra terorisme bilateral antara militer Rusia dan junta militer Myanmar di Kota Naypyidaw pada September 2022, di bawah platform pertahanan ASEAN.

“Tidak dapat diterima bahwa ASEAN dan mitranya melihatnya sebagai hal yang tepat untuk membiarkan junta memimpin badan pertahanan regional, memberikan legitimasi, dukungan, dan platform untuk disinformasi dan propagandanya," kata Juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung dalam keterangan pers, Selasa, 8 November 2022.

Para pemimpin ASEAN rencananya akan bertemu dalam KTT di Kamboja pada 10-13 November 2022. Dalam konvensi itu akan ada sesi khusus untuk membahas situasi kemanusiaan di Myanmar.

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui Five Point of Consensus (5PC). Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, yang terdiri atas dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.  

Sayang, 5PC itu dinilai tidak berjalan secara signifikan. Dalam sebuah surat terbuka untuk para pemimpin ASEAN, sekitar 457 kelompok dan LSM di Myanmar meminta ASEAN membatalkan saja konsensus tersebut. Koalisi tersebut juga menyarankan ASEAN bekerja sama dengan para pemimpin sipil National Unity Government (NUG) dan kelompok akar rumput lainnya, yang mayoritas loyalis Aung San Suu Kyi.

Justice For Myanmar menyerukan ASEAN agar mencabut posisi junta Myanmar sebagai ketua konferensi kepala angkatan udara ASEAN dan ketua bersama kelompok kontra terorisme ADMM. ASEAN juga diminta mengendalikan situs kelompok kerja kontra terorisme dari junta dan mengecualikan junta dari semua pertemuan dan kegiatan ASEAN.

Tuntutan Justice For Myanmar yang lain adalah mengakui dan mendukung NUG sebagai pemerintah sah di Myanmar dan mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan militer. Justice for Myanmar juga meminta ASEAN bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB untuk memberlakukan embargo senjata global terhadap Myanmar serta membawa situasi di negara tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional melalui Dewan Keamanan PBB. 

Sebelumnya pada Mei lalu, Justice For Myanmar telah menyimpulkan ASEAN berkolusi dengan junta militer karena diduga telah memberi dukungan militer yang berkelanjutan, legitimasi, dan menghambat langkah internasional untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Baru-baru ini junta militer Myanmar melancarkan serangan udara terhadap sebuah acara pertunjukan musik di Negara Bagian Kachin, dengan menewaskan lebih dari 80 orang. Serangan lain terhadap sebuah sekolah di desa Let Yet Kone, Sagaing, menewaskan sedikitnya 12 orang.

Sekretariat ASEAN di Jakarta sudah didekati untuk dimintai tanggapan, namun belum ada respons.

Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Walaupun seruan untuk membuka saluran komunikasi formal dengan oposisi junta militer makin kuat akibat mandeknya 5PC, Indonesia akan menindaklanjuti masalah Myanmar setelah menjadi ketua ASEAN pada 2023.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyatakan 5PC dilahirkan dan disepakati para pemimpin ASEAN dalam pertemuan yang juga menghadirkan pihak Myanmar. Jika ada saran, termasuk untuk membatalkan 5PC, kewenangan itu ada pada para pemimpin blok tersebut seperti yang akan diputuskan di konferensi tingkat tinggi ASEAN pada pertengahan bulan ini.

"KTT mendatang akan melihat kembali sejauh mana implementasi 5PC akan mengeluarkan saran langkah ke depan. Pastinya, Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 akan menindaklanjuti arahan atau rekomendasi para leaders," kata Faizasyah saat jumpa pers, Kamis, 3 November 2022.

Baca juga: Berkali-kali Balik Kandang Hadiah Lotere Powerball Rp29 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.