Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto menghadiri KTT ASEAN untuk Pilar Politik-Keamanan di Vientiane, Laos pada Senin, 8 Oktober 2024. Pertemuan mengidentifikasi capaian blueprint pilar Politik Keamanan ASEAN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan itu, Retno secara khusus mengangkat dua isu penting di kawasan. Pertama, mengenai isu Laut China Selatan. Indonesia memantau dari dekat perkembangan situasi Laut Cina Selatan dan berharap eskalasi tidak terjadi di wilayah ini. Retno menegaskan pentingnyanya terus menghormati UNCLOS 1982. Selain itu, penting pula untuk segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kedua, mengenai penguatan pelindungan HAM, yang masih sangat rentan. Bagi Retno penting ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangaka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di kawasan.
Dalam kesempatan ini, Retno juga menyinggung mengenai hak untuk membangun (Right to Development) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia. Retno juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk terus berkomitmen pada hukum internasional, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, termasuk penghormatan terhadap HAM.
"Tidak boleh ada ruang untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut," tegas Retno.
Dalam KTT ASEAN tersebut isu Myanmar juga kembali dibahas, Retno menyampaikan Indonesia telah menginisiasi pertemuan para stakeholders terkait Myanmar dan pertemuan para Utusan Khusus Myanmar di Jakarta.
Setidaknya ada empat poin penting yang diangkat Retno, yakni pertama ASEAN perlu terus mendorong dialog yang inklusif, dengan melibatkan seluruh stakeholders Myanmar. Kedua perlunya ASEAN meng-address isu TPPO dan juga obat-obatan terlarang yang semakin memperburuk situasi di Myanmar.
Ketiga perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang sangat membutuhkan, dan terakhir perlunya dukungan internasional terhadap inplementasi 5 Poin (5PC) ASEAN, sebagai referensi utama penyelesaian isu Myanmar.
Pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN pada 8 Oktober 2024, berhasil mengukuhkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta memastikan ASEAN tetap menjadi organisasi yang adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan global di masa depan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
