Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Negara anggota ASEAN akan menyelenggarakan KTT di Laos pada pekan ini. Perang sipil di Myanmar dan naiknya ketegangan di Laut Cina Selatan bakal menjadi fokus pembahasan. Untuk pertama kalinya sejak didirikan pada 1967, ke-10 negara anggota ASEAN menghadapi ketegangan politik dan struktur komplek yang mengharuskan kerja sama bidang perdamaian yang luas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Negara anggota ASEAN saat ini frustrasi karena Myanmar tak menjalankan konsensus 5 poin untuk mengatasi gejolak politik dampak kudeta militer. Mantan menteri luar negeri RI Marti Natalegawa mengatakan ketidak mampuan mengatasi berbagai masalah sulit secara tepat waktu bisa jadi menggambarkan adanya perbedaan yang sangat mencolok di dalam tubuh anggota ASEAN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Masalah sengketa Laut Cina Selatan dan krisis politik di Myanmar, merupakan ujian besar bagi relevansi ASEAN,” kata Marti dalam wawancara dengan Reuters.
ASEAN mencoba mewujudkan perdamaian untuk Myanmar melalui 5 poin konsensus atau 5 PC pada April 2021. Kesepakatan yang disorongkan ASEAN itu dibuat beberapa bulan sejak militer Myanmar melakukan kuedeta dengan menggulingkan pemerintah terpilih.
Setelah kesepakatan 5 PC dibuat, kekerasan malah meningkat dengan munculnya sebuah gerakan perlawanan yang bersekutu dengan beberapa kelompok etnis pemberontak untuk mendongkel militer Myanmar diberbagai bidang.
Dulyapak Preecharush, ilmuwan bidang studi Asia Tenggara dari Universitas Thammasat, Thailand, mengatakan ASEAN di bawah keketuaan Laos, telah mengambil pendekatan berbeda dari yang sebelumnya dilakukan Indonesia dan tidak berhasil mewujudkan perdamaian di Myanmar. Laos menciptakan lebih banyak ruang dan berkurangnya tekanan pada militer Myanmar.
Militer Myanmar tak mau membuka pintu dialog dengan rival-rivalnya dan malah menyebut mereka teroris yang menghancurkan negara. Sedangkan ASEAN terus melarang para jenderal di pucuk pemerintahan Myanmar menghadiri rangkaian KTT ASEAN hingga mereka memenuhi kewajiban rencana damai yang sudah disusun dan disepakati sebelumnya.
Pada Senin, 7 Oktober 2024, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Malaysia menggunakan jalur diplomatik menyelesaikan konflik politik di Myanmar dan menggarisbawahi apa yang mungkin diperbaharui oleh ASEAN.
Sumber: Reuters
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
