Kekurangan Pekerja Migran, Industri Malaysia Terancam Kehilangan Pendapatan

Negara Asia Tenggara yang menjadi mata rantai utama dalam rantai pasokan global, bergantung pada jutaan pekerja asing untuk pekerjaan di sektor pabrik, perkebunan, dan jasa. Pekerjaan ini dijauhi oleh penduduk Malaysia karena dianggap kotor, berbahaya, dan sulit.

“Pembuat chip menolak pelanggan karena penduduk setempat tidak tertarik bekerja di industri ini. Dan banyak pekerja akan pergi dalam waktu kurang dari setengah tahun,” kata Wong Siew Hai, presiden Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia.

Manufaktur, yang membentuk hampir seperempat dari ekonomi Malaysia, takut kehilangan pelanggan ke negara lain karena pertumbuhan meningkat.

"Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan," kata Soh Thian Lai, presiden Federasi Manufaktur Malaysia, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan.

Para penanam kelapa sawit berada pada titik puncak, kata Carl Bek-Nielsen, direktur eksekutif penanam kelapa sawit United Plantations. "Situasinya seperti harus memainkan permainan sepak bola melawan 11 orang tetapi hanya diizinkan untuk memasukkan tujuh orang," ujar Bek-Nielsen.

Industri minyak sawit, yang menyumbang 5 persen ekonomi Malaysia, memperingatkan 3 juta ton panen bisa hilang tahun ini karena buah membusuk tanpa dipetik. Ini berarti kerugian lebih dari US$4 miliar. Industri sarung tangan karet memperkirakan US$700 juta pendapatan yang hilang tahun ini jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut.

Pada April, Menteri Tenaga Kerja M. Saravanan mengatakan perusahaan telah meminta untuk mempekerjakan 475.000 pekerja migran. Namun, kementerian hanya menyetujui 2.065 orang, menolak beberapa karena informasi yang tidak lengkap atau kurangnya kepatuhan terhadap peraturan.

Para diplomat dari Indonesia dan Bangladesh, dua sumber tenaga kerja asing terbesar di Malaysia, mengatakan kepada Reuters bahwa hak-hak pekerja adalah bagian dari hambatan dalam mencari pekerja migran.

Bangladesh menandatangani perjanjian pada Desember untuk mengirim pekerja, tetapi pelaksanaannya tertunda setelah Dhaka memprotes proses perekrutan yang diusulkan Malaysia. Mereka khawatir rencana tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya bagi pekerja dan jeratan utang, kata sumber diplomatik Bangladesh.

"Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami," kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmed. "Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya."

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan kekhawatiran atas perlindungan pekerja muncul dalam pembicaraan bilateral baru-baru ini.

Baca juga: Malaysia Deportasi 229 Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Sabah

SUMBER: REUTERS