Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI bersama KBRI Dhaka memastikan memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya unjuk rasa yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (CPNS). Demonstrasi tersebut telah berdampak pada akses transportasi umum dan jatuhnya korban jiwa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini kondisi mereka (WNI di Bangladesh) aman dan selamat," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 19 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KBRI Dhaka juga telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI di Bangladesh agar tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat, di nomor +880 1614 444552.
Berdasarkan data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh. Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan dalam melindungi keselamatan WNI.
Gelombang unjuk rasa menentang pemberlakuan sistem quota dalam CPNS di Bangladesh, berujung bentrok. Ribuan mahasiswa membawa benda-benda seperti tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian huru-hara dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka pada Kamis, 18 Juli 2024, di Ibu Kota Dhaka. Otoritas memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa.
Setidaknya 10 orang tewas dalam unjuk rasa yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian pada pekan ini. Gelombang unjuk rasa ini adalah yang terbesar sejak Sheikh Hasina menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh, yang terpilih untuk keempat kalinya.
Unjuk rasa ini dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh pada kelompok usia muda. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa, tidak sekolah atau tidak bekerja.
Surat kabar Daily Star mewartakan empat orang tewas dalam bentrokan dengan aparat kepolisian di Dhaka pada Kamis, 19 Juli 2024. Mizanur Rahman kepala sebuah rumah sakit di Dhaka mengatakan pihaknya merawat ratusan demonstran yang mengalami luka-luka.
Menteri Kehakiman Bangladesh Anisul Huq mengatakan pihaknya membuka pintu dialog dengan demonstran yang menuntut agar Pemerintah mengesampingkan jatah 30 persen CPNS untuk keluarga pejuang yang bertempur dalam perang 1971 untuk meraih kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Perdana Menteri Hasina adalah putri Sheikh Mujibur Rahman yakni pahlawan kemerdekaan. Dia menolak tuntutan para demonstran.
Pililhan editor: PBB: Situasi Kemanusiaan di Gaza adalah Noda Moral Kita Semua
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
