Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Para perwira militer di negara penghasil minyak Gabon mengatakan mereka telah merebut kekuasaan pada Rabu, 30 Agustus 2023, dan menempatkan Presiden Ali Bongo dalam tahanan rumah. Mereka juga telah menunjuk seorang pemimpin baru setelah badan pemilu negara Afrika Tengah tersebut mengumumkan bahwa Bongo telah memenangkan masa jabatannya yang ketiga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengatakan bahwa mereka mewakili angkatan bersenjata, para perwira tersebut menyatakan di televisi bahwa hasil pemilu dibatalkan, perbatasan ditutup dan lembaga-lembaga negara dibubarkan, setelah pemungutan suara yang menegangkan yang diperkirakan akan memperpanjang kekuasaan dinasti Bongo selama lebih dari setengah abad.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam beberapa jam, para jenderal bertemu untuk membahas siapa yang akan memimpin transisi dan menyetujui dengan suara bulat untuk menunjuk Jenderal Brice Oligui Nguema, mantan kepala pengawal presiden, menurut pidato lain yang disiarkan televisi.
Sementara itu, dari tahanan di kediamannya, Bongo mengajukan permohonan melalui pernyataan video kepada sekutu asing, meminta mereka untuk berbicara atas nama dia dan keluarganya. Dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi.
Penderitaan Bongo merupakan kebalikan dramatis dari Rabu dini hari ketika komisi pemilihan menyatakan dia sebagai pemenang pemilu yang disengketakan pada Sabtu.
Tanda-tanda kudeta di Gabon muncul hanya beberapa minggu setelah anggota pengawal presiden di Niger merebut kekuasaan dan mendirikan junta.
Para perwira sebut Gabon hadapi krisis
Para perwira Gabon, yang menamakan diri mereka Komite Transisi dan Pemulihan Institusi, mengatakan bahwa negara tersebut sedang menghadapi "krisis kelembagaan, politik, ekonomi, dan sosial yang parah", dan bahwa pemungutan suara pada 26 Agustus tidak dapat dipercaya.
Mereka juga mengatakan telah menangkap putra presiden, Noureddin Bongo Valentin, dan lainnya karena korupsi dan makar.
Belum ada komentar dari pemerintahan Gabon.
Seperti diketahui, Bongo mengambil alih kekuasaan pada 2009 setelah kematian ayahnya, Omar, yang memerintah sejak 1967. Para penentangnya mengatakan keluarga tersebut tidak berbuat banyak dalam membagi kekayaan minyak dan pertambangan negara tersebut kepada 2,3 juta penduduknya.
Uni Eropa sebut rangkaian kudeta di Afrika masalah besar
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan para menteri pertahanan Uni Eropa akan membahas situasi di Gabon. Ia menilai kudeta di negara tersebut, seperti telah dikonfirmasi, akan menambah lebih banyak ketidakstabilan di wilayah tersebut.
Borrell, berbicara pada pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa di Toledo pada Rabu, 30 Agustus 2023, mengatakan seluruh kawasan, mulai dari Republik Afrika Tengah, Mali, Burkina Faso, Niger, dan kemudian Gabon, berada dalam situasi yang sangat sulit.
Menurutnya para menteri harus memikirkan secara mendalam apa yang terjadi di Afrika, sambil mencari cara bagaimana Eropa dapat meningkatkan kebijakan sehubungan dengan negara-negara ini..
“Ini adalah masalah besar bagi Eropa,” katanya.
Sekjen PBB minta militer jamin keselamatan Bongo
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Uni Afrika mengutuk peristiwa tersebut dan meminta militer untuk menjamin keselamatan Bongo dan keluarganya, sementara Tiongkok dan Rusia mengatakan mereka berharap stabilitas dapat segera kembali. Amerika Serikat mengatakan situasi ini sangat memprihatinkan.
“Kami mengutuk kudeta militer dan mengingat kembali komitmen kami terhadap pemilu yang bebas dan transparan,” kata juru bicara pemerintah Prancis Olivier Veran.
“Penularan otokrasi” sedang menyebar ke seluruh Afrika, kata Presiden Nigeria Bola Tinubu, yang saat ini menjabat ketua blok Afrika Barat ECOWAS. Dia mengatakan dia bekerja sama dengan para pemimpin Afrika lainnya mengenai cara merespons di Gabon.
Kudeta Gabon jadi rangkaian kudeta yang kedelapan
Pengambilalihan militer di Gabon adalah yang kedelapan di Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020, dan yang kedua – setelah Niger – dalam beberapa bulan. Perwira militer juga telah merebut kekuasaan di Mali, Guinea, Burkina Faso dan Chad, menghapus kemajuan demokrasi sejak 1990an dan meningkatkan ketakutan di antara kekuatan asing yang mempunyai kepentingan strategis di wilayah tersebut.
Niger dan negara-negara Sahel lainnya sedang memerangi pemberontakan Islam yang telah mengikis kepercayaan terhadap pemerintahan demokratis. Gabon, yang terletak lebih jauh ke selatan di pantai Atlantik, tidak menghadapi tantangan yang sama. Namun kudeta akan menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi di wilayah yang bergejolak.
IDA ROSDALINA | DANIEL A. FAJRI
Foto 
