Lintas Internasional

Hong Kong
Demo Ulang Tahun

PERINGATAN ulang tahun Hong Kong justru dimanfaatkan ratusan ribu warga kota itu untuk meluapkan amarahnya kepada Beijing. Turun ke jalan-jalan seraya membawa poster berbunyi, "Pertahankan kebebasan, perjuangkan demokrasi," massa juga meneriakkan, "Kembalikan kekuasaan kepada rakyat." Kawula bekas koloni Inggris itu jengkel karena Cina menolak pemilihan umum langsung pada tahun 2007.

"Kami ingin demokrasi," ujar pendemo Rebecca Leung, "Kami tidak suka pemerintah Cina ikut campur." Warga Hong Kong juga meminta pemerintah komunis mencabut undang-undang antisubversi, yang dianggap mengancam kebebasan menyatakan pendapat, seperti yang berlaku di Cina Daratan. Hong Kong diserahkan kembali oleh Inggris kepada Cina tujuh tahun silam.

Serbia
Presiden Baru Serbia

BORIS Tadic, yang pro-Barat, memenangi kursi kepresidenan Serbia pekan lalu. Pos ini telah dua tahun kosong. Dia mengalahkan Tomislav Nikolic, saingan terberatnya dari partai nasionalis pendukung Slobodan Milosevic. "Harapan saya, Serbia tak akan pernah dipimpin lagi oleh orang yang memelopori pembunuhan terhadap rakyatnya," ujar Tadic. Tudingan sang presiden terpilih mengarah ke Slobodan Milosevic, yang lagi diadili di pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Rezim Milosevic dianggap sebagai pemicu Perang Balkan pada 1990-an, yang memecah belah Yugoslavia.

Dan tugas berat langsung membebani pundak Tadic. Terutama bagaimana mengangkat martabat Serbia di mata dunia, khususnya di Eropa, setelah negeri ini menjadi pariah gara-gara pembantaian dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Perang Balkan. Dia juga tertekan tuntutan ekstradisi para mantan petinggi Serbia yang didakwa sebagai pelaku kejahatan perang oleh pengadilan Den Haag. Setidaknya 15 buron, termasuk Jenderal Ratko Mladic, masih bebas berkeliaran. Presiden baru berjanji akan mengekstradisi empat jenderal ke Den Haag.

Pakistan
Perdana Menteri Baru Pakistan

PRESIDEN Pakistan Pervez Musharraf melantik salah satu mitra setianya, Chaudhry Shujaat Hussain, sebagai perdana menteri pengganti pekan lalu. Mantan bankir ini menduduki pos perdana menteri setelah pejabat terdahulu, Zafarullah Jamali, mengundurkan diri. Perombakan kabinet itu akan memperkuat posisi Musharraf. "Menurut saya, sejarah telah diciptakan," ujarnya, "Tak pernah ada pengalihan kekuasaan yang begitu mulus dalam sejarah Pakistan."

Namun oposisi menolak pendapat Presiden. Mereka mengkritik tindakannya sebagai pengangkatan boneka militer. Selain itu, tindakan Musharraf ini hanya dilihat sebagai manuver penguatan cengkeraman kekuasaan menjelang tenggat kemundurannya dari jabatan kemiliteran Desember mendatang.

Myanmar
Myanmar Masih Mengganjal

MASALAH Myanmar rupanya masih menjadi pangkal beda pendapat antara ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) dan mitranya, Uni Eropa dan Amerika. Itu terlihat dalam pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) di Jakarta, pekan kemarin. Dalam sebuah pertemuan dengan 10 Menteri Luar Negeri ASEAN dan 14 Menteri Luar Negeri (Menlu) non-ASEAN, Menlu Amerika Colin Powell mengomeli Menlu Myanmar karena masih ditahannya pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Soal ini lalu dibuka dalam konferensi pers Kamis pekan lalu. "Kami prihatin dengan proses demokrasi di Myanmar, dan kami terutama sangat prihatin dengan nasib Aung San Suu Kyi yang tidak diizinkan berpartisipasi dalam proses demokratisasi dan masih beradanya ia dalam tahanan rumah," ujar Powell.

Uni Eropa juga sangat jengkel dengan penguasa Myanmar. "Kami ingin melihat dibebaskannya Aung San Suu Kyi," ujar Chris Patten, Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Uni Eropa. "Kami ingin melihat Liga Demokrasi Nasional terlibat dalam konvensi nasional," ia menambahkan. Apa kata Menteri Luar Negeri Myanmar, Win Aung? "Kami tak bisa berkomentar mengenai hal ini," ujarnya.

Win Aung masih bisa tidak peduli. Apalagi negara-negara Asia tidak segalak mitra Barat mereka. ASEAN menghargai apa yang telah dilakukan rezim Yangoon. Menteri Luar Negeri Cina, Li Zhaoxing, menunjukkan apresiasinya atas pendekatan ASEAN terhadap negeri yang dulu menyebut dirinya Burma atau Birma itu. Tahun lalu, para pemimpin ASEAN meminta rezim militer setempat membebaskan Suu Kyi.

Isu lain yang cukup ramai dibicarakan dalam ARF adalah masalah nuklir Korea Utara dan kerja sama memerangi terorisme.

Purwani D. Prabandari (AP, BBC, FT)