Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah media Korea Utara akhirnya melaporkan ihwal pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Seperti dilaporkan oleh Reuters, media pemerintah Korea Utara KCNA pada Senin menyatakan parlemen Korea Selatan meloloskan pemungutan suara pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon dimakzulkan dalam pemungutan suara kedua oleh parlemen Korea Selatan yang dipimpin oposisi. Pemakzulan dilakukan setelah Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang hanya berlangsung enam jam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KCNA melaporkan untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Desember mengenai krisis darurat militer Korea Selatan yang dipicu pada tanggal 3 Desember. Pada hari Senin, KCNA tak memberikan banyak komentar. Media ini hanya menyebut pernyataan menantang Yoon di televisi pada tanggal 12 Desember sebagai pernyataan pers yang dibumbui dengan kebohongan dan ketegaran. KCNA mencatat unjuk rasa di depan parlemen Korea Selatan yang menyerukan pemakzulan Yoon.
KCNA juga mencatat laporan media tentang sejumlah pejabat militer dan polisi Korea Selatan yang diskors. Selain itu dibahas pula investigasi yang sedang berlangsung terhadap Yoon Suk Yeol.
Setelah pemungutan suara pemakzulan disahkan pada hari Sabtu, penjabat menteri pertahanan Korea Selatan, Kim Seon-ho, meminta militer menjaga kesiapsiagaan. Kim juga memerintahkan perwira komandan untuk bekerja segera guna menstabilkan komando pasukan mereka.
Selain KCNA, surat kabar Patai Pekerja yang berkuasa, Rodong Sinmun ikut membahas pemakzulan Yoon Suk Yeol. Dilansir dari NHK Jepang, Rodong Sinmun melaporkan pada hari Senin bahwa parlemen Korea Selatan menyetujui mosi pemakzulan terhadap Yoon pada hari Sabtu.
Surat kabar itu juga merujuk pada pidato publik Yoon Kamis lalu, yang menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk mengumumkan darurat militer. Yoon menuduh oposisi melumpuhkan politik nasional. Yoon juga mengatakan Korea Utara telah melancarkan serangan siber terhadap komisi pemilihan umum Korea Selatan.
Rodong Sinmun mengatakan Yoon mengalihkan tanggung jawab atas darurat militer ke partai oposisi dan ancaman dari seseorang. Hal ini menyebabkan reaksi keras dan kemarahan dari kalangan politik dan sosial.
Surat kabar itu juga mengatakan masyarakat di seluruh Korea Selatan turun ke jalan dan bersorak mendengar berita bahwa mosi pemakzulan telah disetujui.
Kantor berita Yonhap Korea Selatan pada hari Minggu menunjukkan bahwa Korea Utara telah melaporkan berita tentang pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2016. Yonhap mengatakan bahwa laporan yang tertunda kali ini mungkin menunjukkan bahwa Korea Utara menjauhkan diri dari Seoul.