Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono rapat dengan Sekretaris Jenderal UN Trade and Development (UNCTAD), Rebeca Grynspan. Keduanya membahas kebijakan perdagangan yang berperan penting dalam pemberantasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, dan pembukaan lapangan kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan menjelaskan pertemuan itu diselenggarakan di sela-sela pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam bidang perdagangan dan pembangunan, di antaranya dalam membuka peluang pasar, meningkatkan kapasitas industri, serta memperluas volume perdagangan. UNCTAD pun menyampaikan kesiapannya mendukung prioritas Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Indonesia adalah salah satu mitra utama UNCTAD. Indonesia memiliki peran sebagai "bridge-builder" dalam berbagai perundingan internasional,” ungkap Grynspan.
Sejumlah ruang kerja sama Indonesia dan UNCTAD yang dibahas antara lain UMKM, transisi energi, ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas. Pertemuan juga membahas tantangan sistem perdagangan multilateral di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Selain rapat dengan UNTAD, di sela pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, Sugiono juga melakukan pertemuan dengan Presiden International Committee of the Red Cross (Palang Merah Internasional), Mirjana Egger. Indonesia mengapresiasi upaya Palang Merah Internasional dalam menangani isu-isu kemanusiaan, terutama dalam memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Dalam pertemuan, kedua pihak membahas perkembangan positif di Gaza yang ditandai dengan dimulainya gencatan senjata. Menlu Sugiono menyampaikan perlunya bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, serta untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza.
Sugiono juga menyambut baik inisiatif Global Initiatives to Galvanize Political Commitment to International Humanitarian Law (GIIHL). Lewat inisiatif ini, ICRC bersama mitra-mitranya berharap menghasilkan laporan dan rekomendasi mengenai isu-isu kontemporer terkait kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional pada akhir 2026.
Sebaliknya, Palang Merah Internasional juga mengharapkan dukungan Indonesia untuk mewujudkan keberhasilan GIIHL. Selain itu, Presiden Palang Merah Indonesia berharap Indonesia terus aktif menyebarkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional melalui berbagai forum internasional. Di tengah tantangan global saat ini, kemitraan Indonesia dengan Palang Merah Internasional menjadi krusial demi memperjuangkan hak-hak kemanusiaan secara berkelanjutan.
Foto 
