Militer Myanmar Siap Bebaskan 5.864 Tahanan dalam Program Amnesti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah militer Myanmar pada Sabtu, 4 Januari 2025, mengumumkan akan membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 tahanan WNA, di bawah program amesti menyambut HUT kemerdekaan Myanmar. Di antara mereka yang masih ditahan dalam penjara itu adalah pemenang Nobel bidang perdamaian Aung San Suu Kyi

Suu Kyi, 79 tahun, divonis hukuman 27 tahun penjara atas 14 dakwaan, mulai dari penghasutan, penipuan hingga dugaan korupsi. Seluruh tuntutan hukum padanya itu, dibantah oleh Suu Kyi melalui pengacaranya

Negara yang dulu bernama Burma itu diselimuti gejolak politik sejak awal 2021, ketika militer Myanmar yang dipimpin Panglima Militer Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil dan menekan unjuk rasa pro-demokrasi lewat cara-cara yang kejam. Langkah ini malah menimbulkan pemberontakan bersenjata di hampir penjuru Myanmar.  

Pemerintah militer Myanmar rencananya akan menyelenggarakan pemilu pada tahun ini. Namun rencana itu secara luas dicemooh oleh kelompok-kelompok oposisi sebagai hal yang tidak masuk akal. Sedangkan Cina menyatakan dukungan terhadap upaya Myanmar dalam memastikan perdamaian, stabilitas dan pembangunan dalam negeri. Terlebih, Cina juga mendukung upaya Myanmar menyelenggarakan pemilu multipartai yang bebas dan adil.

Pada Agustus 2024, Myanmar memperpanjang aturan kondisi darurat selama enam bulan lagi untuk memberi lebih banyak waktu guna menyusun data sensus untuk daftar pemilih. Pemilu yang diusulkan Min Aung Hlaing  tersebut telah dicemooh secara luas sebagai tipuan dan hasilnya tidak mungkin diakui oleh sebagian besar negara Barat. Puluhan partai dibubarkan karena tidak mendaftar untuk ikut serta, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi, yang pemerintahannya digulingkan oleh militer Myanmar.
 
Banyak partai yang telah mendaftar dianggap sebagai perwakilan junta. Mereka secara terbuka mendukung agendanya dan mengutuk pemberontakan terhadap junta.