Parlemen tanpa tentara

ALJAZAIR, negeri di gerbang Laut Tengah, memasuki suasana politik yang baru: tanpa angkatan bersenjata. Bukannya negeri ini membubarkan tentaranya. Tapi Sabtu dua pekan lalu, setelah berembuk selama beberapa jam dengan Presiden Chadli Benjedid, para bos militer memutuskan, "Tak akan lagi ikut main politik." Pada hari itu juga direktur Komisariat Politik Militer Kolonel Yahia Rahal menyatakan menutup perwakilan militer dalam parlemen. Agaknya, perubahan ini merupakan satu dari sejumlah perubahan di Aljazair sejak negeri ini, yang merdeka dari Prancis pada 1962, dipimpin oleh Chadli pada 1979. Tak seperti para pendahulunya, Chadli tampaknya lebih cenderung menerapkan ekonomi yang lebih liberal di negeri sosialis ini. Sejak ia berkuasa pajak pendapatan diturunkan, dan pembatasan bisnis swasta dikendurkan. Di bidang politik, yang ia lakukan pertama kali adalah mengadakan jabatan perdana menteri, melepaskan sejumlah tahanan politik, dan mengubah masa kepresidenan dari enam menjadi lima tahun. Tentu, semua itu tak berjalan mulus. Golongan konservatif selalu berusaha menjegal kebijaksanaan Chadli. Satu kesempatan memanfaatkan kekuasaan muncul Oktober tahun lalu, ketika demonstrasi besar meledak. Rakyat menghendaki dijaminnya kebebasan bisnis swasta yang lebih besar, dan adanya sistem multipartai. Segera Chadli menggunakan aksi ini untuk mewujudkan ide-idenya. Organisasi profesi ia bebaskan, tak perlu berada di bawah partai. Maka, para wartawan, dokter, pengacara, guru, dan buruh segera berkumpul membentuk organisasi masing-masing. Sementara itu, pelan-pelan Presiden Chadli menyingkirkan mereka yang menganut garis keras, termasuk di kalangan angkatan bersenjata. Para perwira yang keras menentang multipartai ditendang ke atas hingga tak punya kekuasaan langsung. Konstitusi baru ditawarkan dan 73% suara menyetujuinya dalam pemungutan suara 23 Februari lalu. Inilah kesempatan menggeser Piagam Nasional 1976, yang mendasari sistem sosialisme Aljazair. Dan sejak itu kata "sosialisme" jarang sekali disebut-sebut. Toh bagi Chadli, kini 70 tahun, yang tahun ini akan menakhiri masa kedua kepresidenannya, angin baru belum sama sekali bebas bertiup. Pemungutan suara Februari lalu sebenarnya tak diikuti oleh semua orang. Artinya, mereka yang menentang Chadli belum bisa dikatakan lemah sudah. Di bidang ekonomi, tantangan tetap berat. Digebuk oleh harga minyak, yang sejak tahun 1980 lebih banyak merosotnya, Aljazair kini punya utang US$ 23 milyar. Sebenarnya, pemerintah sudah berusaha memperbaiki situasi. Sektor pertanian, yang dulu tak ditangani serius, diberi porsi setingkat dengan industri manufaktur dan pertambangan. Maka, ladang-ladang pertanian dengan cepat merambah Gurun Sahara. Hanya saja, pertumbuhan di sektor pangan itu belum besar manfaatnya karena perdagangan masih belum terbuka benar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah mendasar itu, tentu bergantung pada hasil pemilu mendatang. Di sana, setidaknya telah ada tiga partai politik utama. Yaitu Partai Sosialis Avant-Garde yang beraliran komunis (PAS), Gerakan untuk Demokrasi Aljazair (MDA) yang beraliran liberal, dan FLN. Gambaran sementara menunjukkan, persaingan ketat bakal terjadi antara FLN dan MDA karena keduanya punya kartu as yang berimbang. FLN kuat lantaran Chadli berhasil tampil sebagai tokoh demokrasi. Sedangkan MDA-punya Ben Bella, presiden pertama Aljazair yang kondang sebagai pemimpin perang kemerdekaan. Sayangnya, pemerintah belum memutuskan, kapan pemilu -- yang tak lagi dicampuri tentara sebagai kekuatan politik -- akan berlangsung.Prg.