Peran Agen Rahasia Inggris dalam Pemusnahan PKI

Perbesar

Protes Pemuda Pelajar Jambi mengutuk Partai Komunis Indonesia (PKI), 4 Oktober 1965. Repro 30 th Indonesia Merdeka

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Agen rahasia Inggris campur tangan dalam pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada 1965.
Facebook memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah akun selebritas dan politikus.
Malaysia menyarankan ASEAN mengubah kebijakan non-intervensi terhadap masalah dalam negeri negara anggotanya.

Inggris

Campur Tangan dalam Pembantaian 1965

THE Guardian mengungkap campur tangan agen rahasia Inggris dalam pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965. "Para pejabat Inggris diam-diam melancarkan propaganda hitam pada 1960-an untuk mendesak orang Indonesia terkemuka agar 'memotong kanker komunis'," tulis koran Inggris itu pada Ahad, 17 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Laporan itu didasari dokumen rahasia Kantor Luar Negeri Inggris di London yang baru-baru ini dibuka. Badan Arsip Nasional Inggris juga merilis pamflet-pamflet dari periode tersebut yang menyerukan pemusnahan PKI. Pamflet itu ditulis para patriot Indonesia, tapi pada kenyataannya dirancang oleh propagandis Inggris.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Propaganda Inggris ini merupakan respons terhadap kampanye "Konfrontasi" yang dilancarkan Presiden Sukarno atas pembentukan Federasi Malaysia pada 1963. Sukarno memandang pembentukan federasi bekas negara jajahan Inggris itu sebagai upaya memperluas pengaruh Inggris di Asia Tenggara.

Kantor Luar Negeri Inggris selalu membantah kabar campur tangan negaranya dalam pembantaian 1965, yang diperkirakan menelan 500 ribu-1 juta korban jiwa. Tapi dokumen-dokumen yang baru dibuka justru menunjukkan bagaimana badan intelijen dan ahli propaganda Inggris menjalankan operasi rahasia untuk menekan rezim Sukarno serta memusnahkan PKI dengan mengambinghitamkan Letnan Kolonel Untung.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti tambahan tentang peristiwa 1965. Sebelumnya, sejumlah dokumen dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat tentang campur tangan Amerika dalam episode mengerikan dalam sejarah Indonesia ini.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Presiden Joko Widodo membuka kembali investigasi terhadap tragedi 1965 untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan bagi para penyintas. “Terkuaknya dokumen propaganda hitam Inggris adalah contoh betapa masih ada begitu banyak fakta yang tersedia dari tragedi 1965. Fakta ini menganulir argumen pemerintah bahwa tragedi tersebut tak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yang telah lama dan bukti yang sudah hilang,” kata Usman dalam pernyataannya.

Amerika Serikat

Perlakuan Istimewa Facebook untuk Akun Politikus

Ilustrasi penggunaan facebook. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

DEWAN Pengawas Facebook mengkritik kebijakan Facebook memberikan perlakuan istimewa bagi akun orang-orang penting, seperti selebritas dan politikus, Kamis, 21 Oktober lalu. Dewan mengatakan Facebook telah merahasiakan keberadaan Cek-Silang (Cross-Check), program yang mengistimewakan sekitar 5,8 juta akun tersebut.

The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan ihwal standar ganda yang diterapkan Facebook melalui Cek-Silang. Media itu menyatakan sistem tersebut kadang melindungi figur publik yang menulis hal-hal yang mengandung pelecehan atau hasutan untuk melakukan kekerasan.

Juru bicara Facebook, Andy Stone, mengatakan kepada Journal bahwa Cek-Silang "dirancang untuk alasan penting: membuat langkah tambahan sehingga kami dapat secara akurat menegakkan kebijakan terhadap konten yang mungkin memerlukan lebih banyak pemahaman".

Malaysia

Kritik atas Kebijakan Non-Interferensi ASEAN

MENTERI Luar Malaysia Saifuddin Abdullah menyarankan ASEAN menimbang kembali kebijakan non-interferensi terhadap masalah domestik negara anggotanya, mengingat krisis kemanusiaan yang memburuk di Myanmar. "Saya juga menyatakan fakta bahwa kita tidak dapat menggunakan prinsip non-interferensi sebagai tameng untuk menghindari masalah yang ditangani," ucapnya pada Kamis, 21 Oktober lalu, seperti dikutip Reuters.

Saifuddin menyatakan kebijakan non-interferensi menyebabkan ASEAN tak mampu membuat keputusan yang efektif dan cepat. Dia menyarankan organisasi itu melangkah menuju kebijakan baru dengan keterlibatan yang konstruktif.

ASEAN memutuskan menggelar pertemuan tingkat tinggi berikutnya tanpa mengundang pemimpin junta militer Myanmar karena tak adanya kemajuan dalam proses perdamaian di negeri itu. Rencana kunjungan Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, ke Myanmar gagal karena junta menolak permintaannya bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan para politikus Liga Nasional untuk Demokrasi lain yang dipenjara.