Rapor Merah Jokowi-Ma’ruf

Aliansi masyarakat sipil menilai pemerintah Jokowi tak punya komitmen menjunjung kebebasan sipil dan pemberantasan korupsi.

23 Oktober 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jakarta, 21 Oktober 2021. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kebebasan sipil dan komitmen pemberantasan korupsi makin anjlok.
Polisi usut pinjaman online ilegal yang kian meresahkan.
Data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bocor dan diperjualbelikan di Internet.

KELOMPOK masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia menilai kebebasan berpendapat kian merosot dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan setidaknya ada 360 pelanggaran kebebasan berekspresi pada Oktober 2019-Oktober 2021. “Pelanggarannya seputar pembubaran paksa yang diikuti penangkapan sewenang-wenang,” katanya, Selasa, 19 Oktober lalu.