Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Manuver yang Mengakhiri Pakatan

Pemerintahan Pakatan Harapan jatuh. Ada yang ingin berkuasa lewat koalisi partai yang melibatkan UMNO.

29 Februari 2020 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Konflik internal berujung pada mundurnya Mahatir Mohamad dari jabatan perdana menteri.

  • Pemerintahan Pakatan Harapan jatuh sebelum berusia dua tahun.

  • Raja Malaysia masih mencari kandidat perdana menteri baru.

POLITIK Malaysia belakangan ini laksana roller coaster. “Setiap bangun pagi, kita seperti perlu bergegas membaca pesan di telepon seluler untuk mengetahui apa yang terjadi hari ini,” kata Muhammad Fazril Mohd. Salleh, pemimpin Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM), dalam sebuah diskusi di The Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall, Kuala Lumpur, Kamis malam, 27 Februari lalu. “Perubahan terjadi secara cepat setiap hari.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Diskusi kecil yang diselenggarakan Partai Sosialis Malaysia itu bertajuk “Langkah Sheraton dan Implikasi kepada Demokrasi Rakyat”. Yang dimaksud “langkah Sheraton” tak lain peristiwa pertemuan sejumlah anggota parlemen dari partai koalisi pemerintahan Pakatan Harapan dengan oposisi di Hotel Sheraton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Ahad, 23 Februari lalu. Saat itu, para politikus di sana menyatakan keluar dari koalisi dan membentuk koalisi baru. Hal ini praktis mengakhiri pemerintahan Pakatan, yang belum genap berusia dua tahun, dan berujung pada krisis politik di negeri berpenduduk 31,6 juta jiwa itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Keesokan harinya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri’ayatuddin al-Mustafa Billah Shah menerima peletakan jabatan itu, tapi meminta Mahathir menjadi perdana menteri sementara. Dalam situasi seperti itu, sesuai dengan Konstitusi, Raja Malaysia bisa mencari calon perdana menteri dari kalangan anggota parlemen yang diyakini mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rakyat.

Reaksi rakyat Malaysia atas peristiwa itu beragam. “Kami kecewa, tapi rakyat ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak anggota parlemen bertindak tak meminta konsultasi rakyat dan bertentangan dengan janjinya dalam pemilihan umum,” ujar pengacara New Sin Yew kepada Tempo, Kamis, 27 Februari lalu.

Warga Kuala Lumpur lain, Manimaran, mengaku tak terlalu peduli dan berfokus bekerja. Ia juga mengaku tak mendukung partai tertentu dalam pemilihan umum. “Semua partai politik sama. Begitu selesai pemilu, mereka lupa pada janjinya,” ucapnya.

Azmin Ali (kanan) usai melakukan pertemuan dengan Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan, di Putrajaya, Malaysia, September 2018./ Reuters/Stringer

New Sin Yew juga memperingatkan bahwa krisis ini berdampak pada ekonomi. “Pada hari pertama saja, masalah ini menyebabkan kerugian sekitar 44 miliar ringgit Malaysia,” tuturnya. Pada hari Mahathir mengundurkan diri, Bursa Saham Malaysia (FBM KLCI) jatuh ke level 1.486,71, terendah sejak 23 November 2010. The Edge Malaysia memperkirakan lebih dari 43 miliar ringgit hilang karena investor menarik diri dari pasar.

Namun nyaris tak ada unjuk rasa di Kuala Lumpur. Satu demonstrasi kecil terjadi pada Rabu, 26 Februari, oleh massa Partai Keadilan Rakyat (PKR), anggota koalisi Pakatan Harapan, di Jalan Changkat Semantan. Para demonstran antara lain mengecam Mohamed Azmin Ali, Wakil Ketua PKR dan Menteri Ekonomi dalam kabinet Mahathir, yang turut hadir dalam pertemuan di Sheraton itu. Mereka menudingnya sebagai biang kejatuhan pemerintah.

Azmin Ali bersama Presiden Partai Bersatu Malaysia (PPBM) Muhyiddin Yassin adalah dua politikus dari Pakatan Harapan yang bertemu dengan anggota parlemen oposisi di Hotel Sheraton untuk membentuk Perikatan Nasional. Sehari setelah pertemuan itu, Partai Bersatu, yang memiliki 26 kursi di Dewan Rakyat, menyatakan keluar koalisi dari Pakatan Harapan. Azmin Ali, bersama sepuluh anggota parlemen dari PKR, juga mundur dari partainya.

Keluarnya kubu Azmin dan Partai Bersatu menyebabkan Pakatan Harapan hanya memiliki 92 suara di parlemen, di bawah mayoritas sederhana 112 suara. PKR pun akhirnya memecat Azmin dari partai karena menganggapnya berkhianat. “Itu pengkhianatan dalam level tertinggi,” kata Sekretaris Jenderal PKR yang juga Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution Ismail, kepada Tempo, Kamis, 27 Februari lalu.

Raja kemudian memanggil 221 anggota parlemen, kecuali Mahathir. Di depannya, mereka diminta mengisi dokumen dan menuliskan nama, kartu identitas, serta nama calon perdana menteri pilihan masing-masing. Setiap legislator hanya diberi waktu tiga menit.

Setelah Mahathir mengundurkan diri, hampir semua partai menyatakan dukungan kepada politikus veteran itu agar tetap menjadi perdana menteri. Banjir dukungan itu membuat pendukung Azmin Ali yakin Mahathir akan menjadi perdana menteri lagi. “Sekarang Mahathir punya dukungan supermajority. Ini pertama kali dalam sejarah. Berhenti dari partai, menjadi independen, mendapat sokongan dari partai-partai,” ucap Khalid Jafar, bekas penasihat khusus Azmin Ali, kepada Tempo.

Saat pemanggilan anggota parlemen oleh Raja berlangsung, Mahathir juga menemui satu per satu ketua partai di kantornya. Presiden PKR Anwar Ibrahim dipanggil Mahathir pada Selasa, 25 Februari lalu. Menurut Saifuddin, Mahathir menyatakan kepada para ketua partai itu bahwa ia mendapat dukungan dari semua partai. Mahathir juga menyebutkan akan menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai, serta berfokus pada ekonomi. Anwar keberatan. Menurut Anwar, hal itu tidak bisa jalan dalam politik Malaysia. Apalagi bila dalam pemerintahan gabungan ada Partai Aksi Demokratik (DAP), yang dimusuhi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Setelah bertemu dengan Raja, UMNO dan PAS menarik dukungan terhadap Mahathir karena dalam rencana kabinet Mahathir akan ada DAP. Pakatan Harapan juga menyatakan tak lagi mendukung Mahathir dan menyodorkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri.

Istana Negara, dalam siaran persnya Jumat 28 Februari menyatakan, belum ada nama anggota parlemen yang mendapatkan dukungan suara mayoritas untuk menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Sampai Jumat 28 Februari lalu, menurut taksiran Malay Mail, Anwar Ibrahim mendapatkan 92 suara. Muhyidin Yassin meraih suara lebih besar karena antara lain didukung UMNO, PAS, MCA, MIC, dan PKR dari kubu Azmin Ali.

Dengan jumlah suara yang berada di belakang Muhyiddin, Pakatan Harapan berubah pikiran. Dalam siaran pers Sabtu siang, 29 Februari lalu, Pakatan mengusung kembali Mahathir sebagai calon perdana menteri. Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Istana Negara, dalam siaran pers Sabtu sore, menetapkan Muhyiddin sebagai pengganti Mahathir. Pria 72 tahun, yang juga mantan politikus senior UMNO itu dijadwalkan dilantik sebagai perdana menteri ke-8, Ahad 1 Maret.

***

Banyak spekulasi mengenai langkah Azmin Ali merintis pertemuan di Hotel Sheraton. Orang dekat Azmin menilai perkembangan saat ini tidak terlepas dari ketegangan hubungan antara Azmin dan Anwar Ibrahim. “Meski banyak didukung di dalam, Azmin dan orang-orangnya dikucilkan,” ujar Radin Shamsul Kamar, pengurus PKR dan pendukung Azmin. Kelompok Azmin merasa ditekan. Saat datang rapat diabaikan, tapi jika tak datang mereka bisa diancam dengan sanksi.

Saifuddin Nasution mengakui adanya ketegangan hubungan itu. Menurut dia, masalah serius antara Azmin dan partai terjadi setelah pemerintahan Pakatan terbentuk pada 2018. Meski dinilai kurang banyak berperan dalam pemenangan pemilihan umum, Azmin diberi jabatan Menteri Ekonomi dan terlihat seperti anak emas Mahathir. Ia juga kerap bertemu dengan oposisi serta menyerang Anwar Ibrahum dan partai secara terbuka. “Muncul usulan agar diberi tindakan, tapi tidak dilakukan. Pak Anwar ini sabar luar biasa,” katanya.

Masalah lain adalah soal serah-terima jabatan dari Mahathir ke Anwar. Menurut Khalid Jafar, Anwar mengarahkan anak buahnya agar selalu menekan supaya ada transisi politik. “Tiap hari soal ini dibahas. Ini menimbulkan ketidakstabilan sehingga agenda sebenarnya pemerintah untuk reformasi dan memulihkan ekonomi dilupakan,” ucap mantan penasihat Azmin itu.

Tekanan terhadap Mahathir juga menjadi alasan Azmin bergerak. “Upaya pemaksaan terhadap Mahathir agar menentukan tanggal peralihan kuasa sebagai usaha jahat untuk menjadikannya sebagai lame duck prime minister. Justru itu, kami telah mengambil langkah proaktif untuk menggagalkan konspirasi menjatuhkan Perdana Menteri di tengah-tengah periode,” ujar Azmin dan sepuluh pendukungnya dalam pernyataan bersama pada Senin, 24 Februari lalu.

Saifuddin menepis tudingan itu. Menurut dia, transisi politik dari Mahathir ke Anwar salah satu komitmen Pakatan Harapan. Mereka menilai hal itu sudah disepakati setelah ada pertemuan pada 21 Februari lalu. Kesepakatannya, Pakatan Harapan mempersilakan Mahathir terus menjadi perdana menteri hingga selepas pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Malaysia pada November mendatang. Tanggal pasti transisi diserahkan kepada Mahathir. “Jadi, kalau ada pandangan bahwa Anwar dan pendukungnya tak sabar, itu tidak terbukti,” tuturnya.

 

•••

AHAD pagi, 23 Februari lalu, pukul 09.00, para petinggi PPBM datang ke markas partai. Mahathir Mohamad, sebagai pendiri dan pemimpin partai, ikut hadir. Partai yang dipimpin Muhyiddin Yassin ini merupakan partai yang sebagian besar anggotanya mantan pendukung UMNO. Muhyiddin sendiri Wakil Perdana Menteri dan Wakil Presiden UMNO pada masa Najib Razak.

Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam itu berlangsung keras. Di dalam partai, terjadi perdebatan tentang keinginan berkoalisi dengan UMNO. Jumlah pengurus yang ingin berkoalisi dengan UMNO lebih dominan. Selain itu, mereka tak ingin ada DAP dalam koalisi. Menurut sumber Tempo, Mahathir tidak gembira dengan hasil itu. Selama perdebatan, tangan Mahathir terlihat terkepal di atas meja seperti menahan marah. Saat ada kesempatan berbicara, Mahathir mengatakan, “Ini keputusan yang salah.”

Sebenarnya, dalam koalisi Barisan Nasional juga ada partai Cina lain, yakni MCA, yang berdiri sejak 1951. “UMNO dan PAS menilai MCA tidak anti-Melayu dan anti-Islam, lebih toleran, dan menghormati Melayu,” ucap Atory Husain, mantan pengajar di Universitas Sains Malaysia.

PKR tidak terlalu terkejut atas sikap Partai Bersatu itu. “Sebagian besar mereka kan memang orang UMNO,” kata Saifuddin.

Seusai rapat Partai Bersatu, ada pertemuan lain di Hotel Sheraton. Rapat ini antara lain diikuti Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, dan para pemimpin partai oposisi, yaitu Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa, Presiden PAS Hadi Awang, dan Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Namun semua tutup mulut mengenai isi pertemuan.

Menurut sumber Tempo, dalam pertemuan itu dibahas pembentukan pemerintahan gabungan. Azmin mengatakan Hotel Sheraton bersejarah karena menjadi markas Pakatan Harapan dalam pemilihan umum dua tahun lalu. Kini di sini akan lahir pemerintahan persatuan. Menurut informasi Saifuddin, dalam pertemuan itulah diumumkan rencana pembentukan pemerintahan Perikatan Nasional dengan Mahathir sebagai perdana menteri.

Dengan menghitung legislator dan wakil-wakil partai yang datang dalam pertemuan itu, jumlah suara mereka di parlemen melebihi mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan. “Secara teknis, pada Ahad itu pemerintahan Pakatan sudah jatuh,” tutur Saifuddin Nasution.

Meskipun koalisi mengusung Mahathir, sang tokoh tak tampak dalam pertemuan, termasuk saat acara makan malam di tempat yang sama. Hingga acara berakhir, tak ada tanda Mahathir datang. Menurut sumber Tempo, saat para politikus itu makan malam di Sheraton, Mahathir sedang berada di rumahnya, duduk di kursi sambil membaca koran.

Pada saat hampir bersamaan, Ketua PKR Anwar Ibrahim sedang menggelar pengajian. Kepada pendukungnya yang berada di rumahnya di Segambut, Anwar mengaku mencium bau pengkhianatan yang dilakukan rekan separtainya dan kolega koalisinya.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, para pemimpin Pakatan Harapan menemui Mahathir di rumahnya. Ada Anwar Ibrahim, Sekretaris Jenderal DAP Liam Guan Eng, dan Ketua Partai Amanah Mohamad Sabu. Ketiganya menanyakan sikap Mahathir melihat perkembangan politik terbaru ini. Mahathir tak setuju dengan langkah Azmin dan Muhyiddin. “Mereka menggunakan nama saya,” tutur Saifuddin, mengutip jawaban Mahathir.

Penolakan Mahathir ini menimbulkan spekulasi. “Tidak pasti apakah atas perintah Tun Mahathir atau mungkin saja itu rencana Azmin sendiri untuk melengserkan Pakatan Harapan dan Pak Anwar,” kata Atory Husain.

Mahathir juga tidak setuju terhadap langkah Bersatu keluar dari Pakatan dan rencana memasukkan UMNO dan PAS dalam pemerintahan baru. Mahathir menyatakan niatnya mundur dari kursi perdana menteri dan Ketua Bersatu. Anwar dan kawan-kawan berusaha meyakinkan Mahathir agar tetap di posisinya. Upaya itu tak mengubah keyakinan Mahathir. Siang harinya, sekitar pukul 13.00, Mahathir mengajukan surat pengunduran diri kepada Raja.

Menurut sumber Tempo, pengunduran diri itu cukup mengejutkan bagi orang-orang di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya. Tidak ada tanda sama sekali bahwa itu akan menjadi hari terakhir Mahathir di sana. Sebagian besar pegawai pun mulai berkemas-kemas, memasukkan barang-barangnya ke kardus. Sekitar dua jam kemudian, aktivitas itu berhenti dan barang-barang kembali dikeluarkan karena ada kabar dari Istana bahwa Raja meminta Mahathir menjadi perdana menteri sementara. 

ABDUL MANAN (KUALA LUMPUR)

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Abdul Manan

Abdul Manan

Meliput isu-isu internasional. Meraih Penghargaan Karya Jurnalistik 2009 Dewan Pers-UNESCO kategori Kebebasan Pers, lalu Anugerah Swara Sarasvati Award 2010, mengikuti Kassel Summer School 2010 di Jerman dan International Visitor Leadership Program (IVLP) Amerika Serikat 2015. Lulusan jurnalisme dari kampus Stikosa-AWS Surabaya ini menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia 2017-2021.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus