SUATU kemenangan diplomatik, tentu saja, buat rejim Pol Pot
ketika Majelis Umum pekan lalu memutuskan bahwa pemerintahnya
adalah wakil sah lKambodia di PBB. Terlebih dulu dalam KTT
Havana, meskipun melalui perdebatan yang cukup sengit, kedua
rejim Pol Pot dan Heng Samrin tetap tak diterima sebagai wakil
Kambodia. Perkembangan di PBB itu juga berarti kemenangan buat
Cina dan ASEAN yang tetap mempertahankan agar kursi Kambodia
diisi oleh rejim Pol Pot.
Begitupun, para ahli tentang Asia di PBB, yang dikutip
International Herald Tribune, menatakan bahwa kemenangan Pol
Pot itu tidak relevan terhadap jutaan penduduk Kambodia yang
sekarang terancam bahaya kelaparan. Bahkan itu bisa membikin
lebih parah lagi kehidupan rakyat Kambodia. Soalnya, demikian
para ahli tersebut, nasib rakyat Kambodia sekaran ditentukan
oleh Heng Samrin dan tentara Vietnam yang mendukungnya di
sana.
Kebetulan rakyat Kambodia sedang menghadapi kelaparan dan
berbagai macam penyakit. Mereka hampir dapat dikatakan tak tahu
apa yang terjadi, kecuali menunggu bantuan pangan. Pemerintah
Heng Samrin menyatakan menolak setiap bantuan kalau itu
diberikan juga untuk rakyat yang berada di wilayah rejim Pol
Pot. Padahal sebelum itu Menlu rejim Heng Samrin telah
menyatakan kesediaan pemerintahna untuk menerima semua bantuan
tanpa ikatan politik.
Phnom Penh menuduh bahwa bantuan itu bertujuan mensuplai sisa
pasukan Pol Pot. "Imperialis dan kekuatan reaksioner
internasional ingin mengambil keuntungan dengan dalih
kemanusiaan dan mendesak agar bantuan itu diberikan kepada kedua
pihak," kata Pemerintah Heng Samrin.
Pernyataan ini cukup membingungkan pejabat suatu lembaga bantuan
di Bangkok. "Kami tak tahu apa maksudnya," kata pejabat itu.
Cuma Muangthai ingin mempertahankan sikap 'netral' terhadap
konflik kedua rejim itu yang masing-masing didukung
Soviet-Vietnam dan Cina.
Pemerintah Muanthai menegaskan bahwa bantuan pangan untuk
Kambodia melalui Muangthai hanya akan dibagikan pada orang
sipil. Namun Phnom Penh tentu saja tak percaya. Soalnya pekan
lalu Phnom Penh menuduh Muangthai memberikan perlindungan pada
Pol Pot dan Heng Sary.
Masalah Kambodia ini tampaknya nakin sulit untuk dipecahkan,
apalagi disitu terlibat Soviet-Vietnam dan Cina. Untuk suatu
penyelesaian, Pangeran Sihanouk pernah didesas-desuskan akan
memimpin langsung Khmer Merah sebagai Kepala Negara Demokrasi
Kambodia. Ternyata dia membantah berita itu dari Pyongyang
dengan mengirim telegram untuk Reuter di Peking pekan lalu.
Bekas Kepala Negara Kambodia itu menegaskan sikap netralnya dan
menolak untuk bersekutu dengan Khmer Merah. "Ini tak berarti
saya mendukung Vietnam," katanya. Dan Sihanouk menuduh blok
Soviet-Vietnam dan blok Cina AS dan ASEAN serta negara barat
lainnya sama-sama bertanggung jawab terhadap pembantaian dan
langkah ke arah pemusnahan bangsa Kambodia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini