Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Badung, Bali - Anggota parlemen Malaysia, Syerleena Abdul Rashid, menyoroti pentingnya sistem pendidikan berbasis kesetaraan gender di kawasan Asia Tenggara. Dia menilai sekolah harus melibatkan peran siswa laki-laki saat mengajarkan soal emansipasi perempuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami membutuhkan laki-laki dan kami membutuhkan mereka menjadi bagian dari diskusi soal kesetaraan gender," kata Syerleena saat menghadiri konferensi pers APHR yang bertajuk demokrasi dan HAM di Kuta, Badung, Bali, pada Minggu, 8 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, Syerleena menuturkan pendidikan berbasis kesetaraan gender harus meliputi pembekalan ihwal sistem reproduksi hingga isu kekerasan seksual. Murid laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pengetahuan yang sama tanpa membuat mereka merasa malu membahasnya.
Dalam topik tertentu, perempuan dan laki-laki bisa digabungkan dalam kelas yang sama. "Tetapi, jika sudah mengenai topik sensitif, kita bisa memisahkan mereka berdasarkan gender," ujarnya.
Syerleena juga mengkritik soal stretotip gender yang masih dianut oleh masyarakat konservatif sehingga inilah mengapa pendidikan sangat penting untuk mengubah pola pikir ini.
Sebelumya Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 2021 juga pernah menyerukan pada negara-negara anggota ASEAN untuk memberikan perhatian terhadap isu pelindungan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Isu pelindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dari krisis seperti krisis akibat pandemi Covid-19. Hal itu juga selaras dengan komitmen bersama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Sustainabale Development Goals/SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Sedangkan Hassan Mohtashami Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak di Indonesia menjadi priortias Pemerintah Indonesia. Sebab permasalahan di sektor ini, bisa berdampak ke level kesetaraan gender di Indonesia
Hassan pun mengaku telah menyuarakan kekhawatiran ini ke sejumlah otoritas terkait di Indonesia seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kementerian Pendidikan. Dia meyakini, Keluarga Berencana bagian dari solusi untuk menciptakan kesetaraan gender.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
