Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 12 November 2024, waktu setempat. Pertemuan itu sekaligus menandai peringatan 75 tahun hubungan AS-Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya akan bekerja sangat keras untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat," kata Prabowo, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Biden mengatakan pihaknya berharap dapat memperdalam kemitraan strategis komprehensif, tingkat tertinggi di antara sekutu non-perjanjian, yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2023. "Itu termasuk memperdalam kerja sama keamanan kita," ujarnya sebelum pertemuan mereka.
Dalam sambutan singkat kepada pers, Biden dua kali mengangkat isu yang menjadi perhatian Washington. Pertama, kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan ingin memperkuat kemitraan AS dengan Indonesia dengan memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
"Kami juga akan membahas tantangan global, termasuk di Gaza dan Laut Cina Selatan," tuturnya.
Prabowo bertemu dengan Biden di Ruang Oval setelah mengunggah video percakapan teleponnya dengan Trump. Dia sebelumnya kunjungan kerja ke Cina memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Itu adalah kunjungan kerja pertama Prabowo ke Negeri Tirai Bambu sejak menjabat bulan lalu.
Washington melihat Indonesia sebagai negara paling populer di Asia Tenggara dan sebagai mitra penting di kawasan di mana saingannya, Beijing, memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang erat. Indonesia juga merupakan negara mayoritas Muslim paling populer di dunia.
Meskipun Cina adalah mitra ekonomi utama bagi Indonesia, Jakarta juga menjadi pembeli besar senjata AS. Indonesia dinilai sebagai negara yang ingin menjual lebih banyak logam dari tambangnya kepada negara-negara Barat.
Terkait dengan isu Laut Cina Selatan, pada Senin 11 November 2024, Indonesia mengatakan tidak mengakui klaim Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan, meskipun telah menandatangani perjanjian pengembangan maritim dengan Beijing.
“Kami terus mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan para ahli hukumnya untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan Cina sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” kata juru bicara Gedung Putih. Karine Jean-Pierre pada konferensi pers.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Selandia Baru Terbitkan Aturan untuk Judi Online
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
