Protes Anti-Undang-Undang Kewarganegaraan India Meluas

Perbesar

Mahasiswa menggelar aksi solidaritasterkait protes undang-undang kewarganegaraan baru, di Mumbai, India, kemarin. REUTERS/Francis Mascarenhas

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NEW DELHI - Aksi protes menentang undang-undang kewarganegaraan baru India yang dianggap anti-muslim kemarin meluas. Ini terjadi setelah bentrokan pecah pada Ahad malam di ibu kota dan kerusuhan selama hampir sepekan di wilayah timur laut India, Assam, yang menewaskan sedikitnya enam orang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Protes pecah di sembilan negara bagian pada akhir pekan lalu, termasuk di kota-kota besar seperti Kolkata, Mumbai, Chennai, Hyderabad, dan Ibu Kota New Delhi. Di Delhi, mahasiswa berunjuk rasa di universitas Jamia Milia Islamia (JMI) sejak Ahad pagi. Sekitar 2.000 orang, termasuk warga di sekitar kampus JMI, kemudian berpawai menuju parlemen untuk memprotes pengecualian warga muslim dari hukum kewarganegaraan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bentrokan meletus setelah polisi berusaha membubarkan para demonstran ketika mereka mencapai daerah Sarai Julena dekat kampus universitas. Sejumlah bus polisi dan kendaraan pribadi dibakar dalam insiden tersebut. Polisi kemudian menyerbu JMI dan menembakkan gas air mata ke beberapa ruang kelas. Laporan media India mengatakan para siswa yang berdoa di masjid juga diserang.

Hampir 100 siswa ditahan setelah kekerasan, meskipun otoritas universitas mengatakan para siswa tidak ikut serta dalam pembakaran kendaraan. "Polisi memasuki kampus dengan paksa, tanpa izin," kata Rektor JMI, Waseem Ahmed. "Staf dan mahasiswa kami dipukuli dan dipaksa meninggalkan kampus."

Mohammad Minhaj Uddin, seorang mahasiswa hukum di JMI, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia mengalami cedera pada matanya setelah dipukuli polisi. "Saya tidak tahu mengapa dipukuli. Saya bahkan tidak ikut unjuk rasa. Saya berada di perpustakaan universitas ketika polisi memasuki kampus," ujar pria berusia 26 tahun itu.

Mohammad dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa di Jamia Nagar, tempat ia kemudian mendapat perawatan. Para pejabat di Rumah Sakit Al-Shifa dan Keluarga Suci mengatakan lebih dari 100 orang yang terluka dibawa, menyusul bentrokan itu.

Sebuah video yang menunjukkan polisi memukuli sekelompok siswa secara luas dibagikan di media sosial, sementara video lain yang memperlihatkan siswa berjalan dengan tangan terangkat menyebabkan kemarahan.

Polisi Delhi membela tindakan aparat yang dinilai berlebihan. "Sekitar 4.000 orang memprotes, dan polisi melakukan apa yang mereka lakukan untuk membubarkan mereka ketika kerumunan membakar bus," tutur Chinmoy Biswal, seorang perwira polisi senior di daerah itu.

Dia menambahkan, polisi memasuki kampus untuk menjaga ketertiban dan bahwa enam petugas terluka dalam bentrokan tersebut.

Para siswa yang ditahan dibebaskan pada kemarin dinihari setelah ratusan aktivis dan mahasiswa dari universitas-universitas New Delhi lainnya memprotes tindakan brutal aparat di depan markas besar kepolisian Delhi. Protes solidaritas juga dilaporkan dari kampus universitas di seluruh negeri setelah aksi kekerasan polisi tersebut.

Kemarahan telah tumbuh secara nasional atas Amendemen RUU Kewarganegaraan (CAB), yang ditandatangani menjadi undang-undang pada Rabu pekan lalu. Undang-undang itu berjanji mempercepat kewarganegaraan bagi minoritas agama, termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen, dari Afganistan, Bangladesh, serta Pakistan yang tiba di India sebelum 2015.

Kelompok-kelompok muslim, partai oposisi, dan aktivis hak asasi di India menuding undang-undang kewarganegaraan yang baru adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi untuk memarginalkan 200 juta muslim di India.

Modi, berbicara di sebuah rapat umum di Negara Bagian Jharkhand timur pada Ahad lalu, menuduh partai oposisi Kongres menghasut warga untuk melakukan kekerasan. "Mereka yang menyebarkan kekerasan dapat diidentifikasi dengan pakaian mereka," katanya.

Partai Kongres balik menuding Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi dan mengatakan pemerintah "gagal dalam tugasnya menjaga perdamaian di negara ini".

Selain itu, banyak penduduk di Assam dan Tripura, negara bagian di timur laut India, khawatir terhadap migrasi sejumlah besar umat Hindu dari negara tetangga ke wilayah tersebut. Ada sekitar 16 juta umat Hindu di Bangladesh saja. Bila digabung dengan umat Hindu dari negara tetangga lain, angkanya akan melebihi jumlah 200 kelompok penduduk asli di kawasan itu dan mengubah susunan agama serta etnisnya. REUTERS | AL JAZEERA | CNN | SITA PLANASARI AQUADINI