Revolusi kedua gorbachev

GELOMBANG perombakan kembali melanda Kremlin. Gebrakan yang disebut Mikhail Gorbachev sebagai "Revolusi Kedua Rusia" itu ditandai dengan penggeseran lima pejabat tinggi Uni Soviet. Tiga ratus anggota Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), yang mengadakan sidang pleno darurat di Moskow, Sabtu pekan lalu, sepakat menggusur kelima tokoh partai yang dicap beraliran konservatif itu. Mereka yang digeser dari kedudukan semula antara lain Yegor Ligachev, ideolog partai yang selama ini dikenal sebagai pengritik tajam ide Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi) yang dicanangkan Gorbachev. Ligachev diturunkan menjadi Ketua Komisi Urusan Pertanian. Bersama Ligachev ikut terpental Anatoly Dobrynin. Bekas Duta Besar Soviet di Washington itu, yang diangkat Gorbachev sebagai sekretaris urusan luar negeri Komite Sentral, dipensiunkan dari jabatannya, sekalipun jasanya bagi kebijaksanaan politik luar negeri Gorbachev cukup besar. Presiden Andrei Gromyko, yang mengundurkan diri sebagai anggota Komite Sentral pada sidang darurat itu, juga diminta agar turun dari kursi kepala negara Soviet. Sidang khusus parlemen, Sabtu kemarin, yang dihadiri 1.500 utusan itu kemudian secara aklamasi memilih Gorbachev merangkap jabatan presiden tersebut. Di tangan Gorbachev, 59 tahun, jabatan kepala negara, yang selama ini merupakan jabatan seremonial, akan lebih berfungsi sesuai dengan rencana perubahan konstitusi yang bakal disahkan musim gugur tahun ini. Seperti usul Gorbachev dalam sidang khusus parlemen itu, presiden berhak menentukan kebiiaksanaan politik dalam dan luar negeri. Selam itu, kepala negara juga punya wewenang menentukan kebijaksanaan pertahanan dan menunjuk perdana menteri. "Kita membutuhkan langkah maju yang praktis," ujar Gorbachev. Pada pidato sambutan di depan anggota parlemen itu, Gorbachev kembali menegaskan bahwa Perestroika merupakan pilihan sejarah "untuk menempatkan Soviet ke tingkat modern, sehingga kehidupan rakyat dapat ditingkatkan." Pergeseran drastis pada jajaran pejabat tinggi memang diperlukan Gorbachev. Sejak "Revolusi Kedua Rusia" dijalankan tiga setengah tahun lalu, Soviet masih saja ragu-ragu mengejar ketinggalan ekonommya dari negara-negara Barat. "Kita sudah kalah bertanding," kata Gorbachev. Program Perestroika yang selama ini dilakukan ternyata belum membawa hasil seperti diharapkan orang kuat Soviet itu. Toko-toko makanan masih saja belum mampu menyediakan bahan-bahan pokok yang cukup bagi rakyat Soviet. Para petani belum mendapatkan keuntungan dari tanah pertanian mereka. Yang lebih mengenaskan, bila seseorang mau buka restoran, misalnya, ia harus bekerja sama dengan sejumlah birokrat lokal untuk memperoleh izin usaha. Untuk itu, setiap bulan ia harus membayar sejumlah upeti agar suplai bahan makanan keperluan restoran lancar. Lumrah bila pejabat-pejabat daerah yang menentukan jatah bahan makanan bagi rakyat setempat banyak yang korup. Maka, surat kabar Pravda terbitan awal September lalu menelanjangi kehidupan pejabat-pejabat di Provinsi Ryazan, yang terletak sebelah tenggara Moskow, yang serba berkecukupan. Untuk persediaan bahan makanan keluarga selama enam bulan, misalnya, mereka tanpa canggung-canggung menimbun sekitar 400 kg telur ikan, 6.000 kaleng kepiting, 500 kg ikan, serta bahan kebutuhan seharihari lainnya. Tak terlalu mengejutkan bila ada peternak babi yang membakar peternakannya sendiri daripada harus "memberi makan" para pejabat lokal. Semula, Gorbachev tak yakin sebagian besar pejabat lokal melakukan penyelewengan. Tapi, setelah mendengar dan menyaksikan, juga mendengar sendiri keluhan warganya -- termasuk mendengar protes keras warga Kota Krasnoyarsk tentang kosongnya toko-toko makanan di situ, yang disampaikan kepada Gorbachev ketika berkunjung ke sana, pertengahan bulan lalu -- orang kuat Soviet itu sampai pada kesimpulan bahwa personel PKUS harus dibenahi. Partai yang kini beranggotakan 20 juta orang itu harus diciutkan dan didemokrasikan. Partai yang menjadi satu-satunya alat untuk membawakan restrukturisasi ekonomi yang dicanangkannya ternyata berisi orang-orang kolot yang terbiasa dengan birokrasi panjang. "Saya lebih senang melihat mereka angkat kaki dan diganti dengan para pemimpin sejati," kata Gorbachev. Tahun lalu, sekitar 100.000 anggota PKUS yang kedapatan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, seperempat di antaranya melakukan korupsi, dipecat dari keanggotaan partai. Pengamat-pengamat politik di Moskow meragukan keberhasilan Gorbachev mengubah keadaan. Soalnya, tak gampang mendobrak tradisi kaum konservatif yang sudah berakar lama. Menurut majalah The Economist edisi pekan lalu, para pengusaha masih akan tetap melakukan "pendekatan" terhadap anggota PKUS, sementara mereka menunggu "sistem ekonomi baru Gorbachev" berJalan lancar. Tak mudah bagi seorang anggota PKUS yang sudah biasa hidup enak untuk melepaskan kemudahan yang selama ini mereka dapatkan. Apalagi persatuan kelompok konservatif dalam tubuh PKUS lebih kukuh dibandingkan kelompok pendukung Perestroika yang masih tampak rapuh. Indikasi ini terlihat jelas pada pendongkelan Ligachev dari kedudukan penting sebagai ideolog partai. Padahal, sebagai salah satu pimpinan partai, Ligachev sebenarnya dikenal sebagai "corong" kaum reformis yang ingin melihat perbaikan ekonomi. Didi Prambadi (Jakarta)