Rusia Dituduh Meretas Riset Vaksin Corona

Perbesar

Upacara tahunan peringatan kemenangan Rusia di Red Square, Moskow, Rusia, 24 Juni 2020. REUTERS/Sputnik

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Peretas Rusia diduga mencoba mencuri riset pengobatan dan vaksin Covid-19 di lembaga farmasi dan akademi.
Mahkamah Uni Eropa melarang perusahaan media sosial seperti Facebook mentransfer data pribadi penduduk Eropa ke Amerika Serikat.
Mahkamah Pidana Internasional akan memutuskan soal investigasi atas kejahatan perang Israel di Tepi Barat.

INGGRIS

Rusia Meretas Riset Vaksin Corona

PUSAT Keamanan Siber Nasional Inggris (NSC) serta lembaga keamanan siber Amerika Serikat dan Kanada melaporkan bahwa para peretas yang disokong intelijen Rusia mencoba mencuri riset pengobatan dan vaksin Covid-19 di lembaga farmasi dan akademi seluruh dunia. “Kami mengutuk serangan tercela terhadap mereka yang melakukan pekerjaan vital untuk memerangi pandemi corona ini,” kata Direktur Operasi NSC Paul Chichester pada Kamis, 16 Juli lalu, seperti dikutip Reuters.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Peneliti keamanan siber menyebutkan peretasan terjadi di Amerika, Jepang, Cina, dan Afrika dalam setahun terakhir. Kantor berita Rusia, RIA, mengutip juru bicara pemerintah, Dmitry Peskov, menolak tuduhan itu dan menyatakan hal tersebut tak didukung bukti yang memadai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika merilis informasi tentang perangkat peretasan yang digunakan yang berkode kode WELLMAIL, SOREFANG, dan WELLMESS. Dalam beberapa kasus, WELLMESS ditemukan di jaringan komputer perusahaan farmasi Amerika. Perangkat itu memungkinkan peretas secara diam-diam mengakses komputer sasaran.

LUKSEMBURG

Eropa Melarang Transfer Data ke Amerika

MAHKAMAH Uni Eropa di Luksemburg membatalkan perjanjian yang mengizinkan perusahaan media sosial seperti Facebook mentransfer data pribadi penduduk Eropa ke Amerika Serikat. Keputusan itu dikeluarkan Mahkamah pada Kamis, 16 Juli lalu, atas permohonan Max Schrems, aktivis privasi asal Austria, yang mengeluh kepada Komisaris Perlindungan Data Irlandia tentang pengiriman datanya ke Amerika oleh Facebook pada 2013.

Keluhan itu muncul setelah tujuh tahun lalu Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA), membocorkan informasi tentang program Prism. Program ini membuat NSA dapat mengumpulkan langsung data pribadi pengguna Internet dari perusahaan raksasa multinasional seperti Facebook. Dengan program ini, data yang masuk Amerika akan langsung dihimpun oleh NSA.

Pengiriman data pengguna Facebook di Eropa ke Amerika dimungkinkan karena Facebook memakai perjanjian internasional Perlindungan Privasi. Schrems menilai perjanjian ini melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, yang menjamin privasi penuh data pribadi penduduknya. “Ini jelas bahwa Amerika harus secara serius mengubah undang-undang pengawasan mereka jika perusahaan Amerika ingin terus memainkan peran utama di pasar Uni Eropa,” kata Schrems, seperti dikutip UPI.

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mempin rapat mingguan kabinetnya di Yerusalem, 5 Juli 2020. REUTERS/Pool

BELANDA

Mahkamah Akan Putuskan Kasus Israel

PARA diplomat dan pakar hukum Israel pada Kamis, 16 Juli lalu, bersiap-siap untuk mendengar putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengenai yurisdiksi ICC dalam menginvestigasi kejahatan perang Israel di Tepi Barat pada 2014, yang dimohonkan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpandangan bahwa ICC tak punya kewenangan karena negaranya itu tak menandatangani Statuta Roma, yang menjadi dasar berdirinya ICC, dan Palestina bukanlah negara berdaulat.

Investigasi itu menyasar pejabat dan tentara Israel yang diduga terlibat kejahatan perang di Gaza, Yudea, dan Samaria serta pembangunan permukiman ilegal di Yudea, Samaria, dan Yerusalem. “Tindakan itu bertentangan dengan hak orang Yahudi untuk menetap di tanah air orang Yahudi,” kata Netanyahu, seperti dikutip Israel Hayom.

Pemerintah Israel kini bersiap melawan putusan ICC. Menteri Zeev Elkin ditugasi menangani masalah ICC dengan membentuk gugus tugas lintas menteri. Pemerintah juga dilaporkan telah menyusun daftar ratusan perwira militer dan pejabat pertahanan yang berisiko dituntut oleh ICC. Mereka di antaranya Netanyahu, Menteri Pertahanan Benny Gantz, dan Aviv Kohavi, pemimpin Pasukan Pertahanan Israel.