Rusia menjaring ke pasifik

UNI Soviet berhasil menguakkan babak baru di Pasifik. Vanuatu (dulu New Hebride), negara kepulauan kecil di barat daya Papua Nugini, setelah Juni lalu membuka hubungan diplomatik dengan Moskow, kini setuju membuka pelabuhannya untuk kapal-kapal Soviet. Untuk pertama kalinya kapal negara tirai besi itu akan diperkenankan bersandar di suatu pelabuhan di Pasifik Selatan, yang selama ini dikenal sebagai wilayah pengaruh Barat. Vanuatu juga mengizinkan kapal-kapal pesiar pengangkut turis Soviet -- juga maskapai penerbangan Aeroflot -- singgah di Tuvalu, ibu kotanya. Keberhasilan Soviet "menjejakkan kaki" di Vanuatu amat mengkhawatirkan kubu Barat. Mereka waswas, langkah Vanuatu mengadakan perjanjian ekonomi dengan Soviet yang menghasilkan US$ 4 juta -- dengan imbalan armada penangkap ikan Soviet dapat beroperasi dan bersandar di Vanuatu -- bakal diikuti negara-negara lainnya di wilayah itu. Apalagi, setelah pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, pekan lalu secara terbuka mengemukakan niatnya untuk meningkatkan perhatian Soviet atas kawasan Pasifik Selatan tersebut. "Moskow berusaha mengontrol Pasifik Selatan dengan subversi," tuduh Perdana Menteri Selandia Baru, David Lange. Sementara itu, AS kini menganggap wilayah Pasifik Selatan itu tak lagi aman. "Siapa tahu langkah apa lagi yang akan diambil Soviet setelah hubungan diplomatik dan ekonomi ini," ujar David Solomon, seorang analis di Departemen Luar Negeri AS. Sejumlah pejabat AS lain menuduh, perjanjian perikanan ini merupakan usaha terselubung Soviet untuk memancangkan kaki di Pasifik. Mereka mengatakan, sebagian kapal penangkap ikan Soviet membuat peta dasar laut kawasan itu yang penting buat operasi kapal-kapal selam Soviet. Perdana Menteri Vanuatu, Walter Lini, menolak kekhawatiran bahwa Vanuatu akan berada dalam pengaruh komunis setelah membuka hubungan dengan Soviet. "Hubungan dengan Soviet sejalan dengan kepentingan nasional kami. Itu urusan kami. Negara mana pun tak berhak menegur kami tutur Lini, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang agresif dan agak "radikal" itu. Langkah itu, menurut Lini, sejalan dengan kebijaksanaan nonblok negaranya. Vanuatu, negara kecil berpenduduk 130 ribu jiwa ini, juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara Sosialis lain, di antaranya Kuba, Vietnam, dan Libya. Selain itu bekas koloni Inggris -- Prancis yang merdeka pada Juli 1980 ini telah menawarkan hubungan diplomatik pada 32 negara lain, termasuk AS. Belum ada jawaban positif dari AS terhadap tawaran ini. Di kawasan Pasifik Selatan ini, AS tidak disukai karena armada penangkap ikannya sering keluar masuk wilayah ini seenaknya, tanpa mempedulikan ketentuan zone ekonomi 200 mil. Padahal, perikanan merupakan sumber penghasilan utama negara-negara kepulauan ini yang tergolong miskin -- sebagian besar pendapatan per kapita penduduknya sekitar US$ 300 per tahun. Banyak pihak yang menganggap masuknya Soviet ke Pasifik karena kesalahan AS sendiri. Perjanjian penangkapan ikan antara AS dan 13 negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam Forum Pasifik (termasuk Selandia Baru dan Australia) sampai saat ini masih terkatung-katung. Pertemuan kedua pihak Juli lalu gagal gara-gara AS hanya mau membayar US$ 10 juta dari tuntutan US$ 20 juta per tahun yang diminta ke-13 negara itu untuk izin penangkapan ikan tuna -- di seluruh wilayah Pasifik Selatan. Sikap pelit AS inilah yang membuat Kiribati (dulu Kepulauan Gilbert), tetangga Vanuatu, tahun lalu mengadakan perjanjian penangkapan ikan dengan Soviet yang bernilai US$ 2 juta. Hanya, Kiribati masih tak mengizinkan armada penangkap ikan Soviet bersandar. Setelah Kiribati dan Vanuatu, Fiji pun dalam waktu dekat ini kabarnya akan melakukan perjanjian serupa dengan Soviet. Farida Sendjaja