Terganjal Kawan Sendiri

Senator Max Baucus tak banyak bicara setelah mengikuti rapat Senat di Capitol Hill, Washington, DC, Rabu dua pekan lalu itu. Dia lebih banyak diam setelah Senat Amerika Serikat menolak rancangan perubahan undang-undang pengetatan pengecekan latar belakang pembeli senjata. ¡±Montana.¡± Hanya itu jawaban senator Partai Demokrat ini ketika ditanya mengapa dia menolak amendemen yang diajukan pemerintah Barack Obama tersebut.

Pria 71 tahun ini tidak asal cuap. Montanalah alasan utamanya menolak perbaikan undang-undang itu dalam pemungutan suara di Senat. Montana yang dia maksud adalah negara bagian di wilayah barat laut Amerika Serikat, daerah asal Baucus.

Dia punya alasan realistis untuk menolak. Senjata merupakan isu sensitif di Montana. Menurut catatan organisasi pemantau pemerintah Sunlight Foundation, pada Februari lalu, terdapat 120 usaha persenjataan per 100 ribu penduduk Montana. Ini merupakan angka tertinggi di seluruh Negeri Abang Sam. Menolak perubahan undang-undang itu diyakini bakal memuluskan jalannya menjadi senator untuk ketujuh kalinya pada 2014.

Pasal baru dalam undang-undang itu mewajibkan pengetatan pengecekan latar belakang pembeli senjata. Inisiatif pemerintah itu diajukan untuk mengurangi kasus kekerasan dengan senjata api setelah penembakan di Sekolah Dasar Sandy Hook, Newtown, Connecticut, Desember tahun lalu, yang menewaskan 26 orang.

Aturan baru ini justru diusung oleh dua senator, Joe Manchin (Demokrat/Virginia Barat) dan Patrick Toomey (Republik/Pennsylvania). Rancangan undang-undang ini berfokus pada pengetatan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata, termasuk mereka yang membeli senjata dalam pameran atau secara online. Namun RUU itu kandas di Senat. Hanya 54 dari 100 anggota Senat yang mendukung perubahan itu, padahal butuh 60 suara untuk meloloskannya.

Pada saat yang sama, Senat juga menolak amendemen undang-undang pengendalian senjata. RUU itu hanya didukung 52 anggota Senat dari 60 dukungan yang dibutuhkan. Regulasi yang diusung Senator Chuck Grassley itu berfokus pada penuntutan kejahatan dengan senjata api, pengetatan catatan kesehatan mental bagi pemilik senjata, dan perbaikan pendanaan pengamanan sekolah.

Pada akhir Maret lalu, Ketua Senat dari Partai Demokrat, Harry M. Reid, mengumumkan penghapusan pasal larangan penjualan senapan serbu dalam rancangan undang-undang pengendalian senjata. Amendemen undang-undang itu hanya didukung 40 anggota Senat dari Demokrat. Pasal baru itu melarang penjualan 160 jenis senjata serbu semiotomatis dan senjata militer kepada masyarakat sipil. Magasin juga harus berisi maksimal 10 butir peluru.

"Ini hari yang memalukan bagi Washington," kata Presiden Barack Obama di Gedung Putih. Dia didampingi keluarga korban penembakan Sandy Hook dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gabrielle Giffords, yang terluka parah dalam penembakan di Arizona dua tahun silam.

Ironisnya, empat senator Demokrat—partainya Obama—justru menolak amendemen itu. Selain Baucus, tiga senator Demokrat yang menolak adalah Mark Begich (Alaska), Heidi Heitkamp (Dakota Utara), dan Mark Pryor (Arkansas). Alasan mereka sama, yakni ada banyak bisnis senjata di negara bagiannya. Di Alaska, misalnya, ada 104 usaha persenjataan per 100 ribu penduduk, di Dakota Utara 62, dan Arkansas 45.

Anggota senior Sunlight Foundation, Lee Drutman, menyatakan organisasinya sudah memprediksi sejak Februari lalu bahwa keempat senator tersebut mungkin akan menolak perubahan undang-undang pengendalian senjata. "Berdasarkan tiga faktor: ingin dipilih pada 2014, memiliki banyak bisnis senjata di negara bagian itu, dan perolehan suara Obama yang rendah," tulis Drutman di situs yayasan itu, Rabu dua pekan lalu.

Di empat negara bagian tersebut, Obama kalah oleh calon Partai Republik, Mitt Romney, dalam pemilihan 2012. Obama meraih 41,8 persen suara di Montana, 41,3 persen di Alaska, 38,7 persen di Dakota Utara, dan hanya 36,9 persen di Arkansas.

Sebelum pemungutan suara, Baucus sudah memberi sinyal bakal membelot dari partainya. Menurut dia, senator Demokrat tak bisa memenangkan dukungan Senat. "Majikan saya Negara Bagian Montana," ucapnya tentang mengapa dia tak sejalan dengan senator Demokrat lainnya. Belakangan, setelah keputusannya dikecam, Ketua Komite Keuangan Senat itu menyatakan tak akan maju lagi pada 2014.

Begich menyatakan tak menyesal menolak rancangan undang-undang itu. Sebab, selama 25 tahun terakhir dia memang tak setuju aturan itu diubah. Sedangkan Heitkamp menyatakan keputusan itulah yang diinginkan rakyat Dakota Utara.

Menurut data Sunlight Foundation, para senator Demokrat punya alasan lain mengapa menolak perubahan undang-undang itu. Lembaga ini menyebutkan mereka ikut menerima sejumlah uang dari Asosiasi Senapan Nasional (NRA) untuk kampanye. Di antara senator Demokrat, Baucus berada di posisi teratas. Dia menerima US$ 7.450 atau sekitar Rp 72 juta pada 2008.

Ada harga yang harus dibayar oleh Baucus dan kawan-kawan. Para aktivis anti-senjata berjanji akan terus meneror mereka. Juru bicara Aliansi Aksi Newtown, Po Murray, mengatakan kelompoknya sangat terpukul oleh keputusan para senator itu. Menurut dia, anggota Senat yang mereka pilih untuk melindungi kehidupan dan kemerdekaan rakyat justru membela kepentingan sendiri dan kepentingan sekelompok orang. Aliansi Aksi Newtown dibentuk untuk mendesak pengetatan undang-undang senjata setelah tragedi Sandy Hook.

Pekan lalu kelompok Komite Kampanye Perubahan Progresif memasang iklan satu halaman di sejumlah surat kabar. Isinya kecaman terhadap keempat senator itu. Rencananya, mereka akan memasang iklan serupa di televisi pekan ini. Bahkan kelompok Para Wali Kota Penentang Senjata Ilegal berencana menggelar unjuk rasa di luar kantor para senator yang menolak perubahan undang-undang itu. Salah seorang pendiri kelompok ini adalah Wali Kota New York Michael Bloomberg.

Keempat senator itu juga akan menghadapi tekanan dari anggota partainya. Senator Barbara Boxer (Demokrat/California) mengatakan senator yang menolak itu harus dicopot. "Rakyat harus bilang tidak. Ini tidak benar," katanya.

Aksi penembakan marak di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tragedi Sandy Hook, sudah 3.000 nyawa melayang dalam aksi kekerasan dengan senjata api. Kandasnya RUU ini tak hanya akan meningkatkan aksi kekerasan dengan senjata api, tapi juga makin memudahkan orang mendapatkan senjata api meski mereka tak layak memegang senjata.

Namun kepala pelobi NRA, Chris Cox, mengatakan memperketat pengecekan latar belakang pembeli senjata tidak akan serta-merta mengurangi kekerasan dengan senjata api. "Atau membuat anak-anak kita aman di sekolah," ujarnya.

Menurut NRA, yang beranggotakan sekitar empat juta orang, untuk mengurangi kekerasan dengan senjata api pemerintah harus mengadili para pelaku aksi kekerasan dan memperbaiki layanan kesehatan mental.

Penulis Nick Gillespie menyatakan, kalaupun lolos, undang-undang itu tidak akan menurunkan tingkat kriminalitas. Alasannya, pelaku kriminalitas, termasuk penembakan massal, membeli senjata api secara ilegal.

Dia beralasan pelarangan penjualan senapan serbu ke masyarakat sipil tidak berpengaruh pada meningkatnya aksi kekerasan. Alasannya, sebuah studi Departemen Kehakiman pada 2004 menyatakan pelarangan senapan serbu dan pembatasan kapasitas magasin yang berlaku pada 1994-2003 tidak mempengaruhi tingkat kejahatan. "Kekerasan dengan senjata api tidak turun dalam kurun tersebut," tulisnya dalam Reason.com, Jumat dua pekan lalu.

Tanpa undang-undang pengetatan senjata pun, kata dia, jumlah kasus kekerasan dengan senjata api turun dalam dua dekade terakhir. Pada 2000-2009, jumlahnya turun dari 2,4 kasus per seribu penduduk menjadi 1,4 kasus.

Sapto Yunus (AP, Mother Jones, Bloomberg, The Economist)