Thailand Tunda Beli 2 Kapal Selam Cina Senilai Rp 10,5 T Setelah Menuai Protes

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Thailand menunda pembelian dua kapal selam Cina senilai US$ 724 juta dollar Amerika atau setara Rp 10,5 triliun. Penundaan ini dipicu amarah masyarakat Thailand karena perekonomian negara yang sedang terpuruk disebabkan dampak dari pandemi corona. 

Berdasarkan kesepakatan dengan Cina tahun 2015, Thailand merupakan salah satu  negara pertama yang membeli perangkat Angkatan Laut Cina dan menyelesaikan pembelian tiga kapal selam pada tahun 2017. Kapal selam tahap pertama ini dijadwalkan akan dikirim ke Thailand tahun 2023.

Dua kapal selam lainnya senilai Rp 10,5 triliun itu telah mendapat persetujuan dari sub komisi parlemen pada awal Agustus ini.

Rencana pembayaran dua kapal selam Cina ini kemudian menuai protes warga Thailand dinilai tidak dibutuhkan Thailand saat ini.

Warga Thailand marah dan kemudian turun ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu dengan tagar #PeopleDontWantSubmarines yang kemudian menjadi tren di Twitter.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri mengatakan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha bersama menteri pertahanan telah meminta Angkatan Laut Thailand untuk mempertimbangkan penundaan dalam pembelian dua kapal selam tambahan.

“Angkatan Laut akan bernegosiasi dengan Cina untuk menunda satu tahun lagi, “kata Anucha kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia.

Pemerintahan junta militer Thailand mendapat kecaman dan protes hampir setiap hari untuk menuntut pengunduran diri Prayut dan perombakan total pemerintah, yang oleh para demonstran dianggap tidak sah.

Selain mempertanyakan pembelian alat militer dan penanganan ekonomi pemerintah, gerakan pro-demokrasi yang sedang berkembang juga menyerukan reformasi monarki yang tidak dapat disangkal, itu adalah topik yang pernah tabu di kerajaan.

Permintaan yang semakin berani dari para pengunjuk rasa yang dipimpin pemuda telah menarik kemarahan dari kamp-kamp kerajaan yang mengadakan demonstrasi tandingan untuk menuntut agar pengunjuk rasa “tidak menyentuh monarki”.

Pada hari ini, 31 Agustus 2020, mereka mengirimkan surat ke Kedutaan Jepang di Bangkok untuk menuntut ekstradisi kritikus pemerintah terkemuka, Pavin Chachavalpongpun yang memulai grup Facebook pribadi untuk mengadakan diskusi terbuka tentang raja Thailand