Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin diawali dari Presiden AS Donald Trump ingin menguasai mineral kritis Ukraina. Apa saja mineral Ukraina yang dinilai penting bagi AS ini?
Berita top 3 dunia lainnya adalah cerita WNI di New York usai pembatasan imigran oleh Trump hingga Hamas ingin menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina. Berikut berita selengkapnya:
1. Daftar Mineral Kritis Ukraina yang Diincar Trump sebagai Imbalan Bantuan Militer, Apa Saja?
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat berharap Presiden Donald Trump memberikan bantuan militer AS tanpa banyak syarat, seperti yang dilakukan oleh Joe Biden di masa lalu. Namun, berbeda dari Biden, Trump ternyata meminta imbalan yang tidak sedikit, yaitu setengah dari mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dikutip Politico, para pejabat Donald Trump berdalih bahwa kesepakatan mineral dapat menjadi "perisai ekonomi yang akan menunjukkan kepada Rusia bahwa AS memiliki kepentingan di Ukraina."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Keuangan AS Scott Bessent tiba di Kyiv pada Rabu untuk membahas kesepakatan mineral penting saat Ukraina berusaha untuk memenangkan dukungan dari Trump pada titik diplomatik yang berbahaya dalam perang dengan Rusia.
Awal minggu ini, Trump mengatakan bahwa AS akan membutuhkan US$ 500 miliar dalam bentuk mineral Ukraina untuk membayar kembali bantuan militer dan sipil yang diberikan kepada Kyiv sejak dimulainya perang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan bantuan Amerika yang sebenarnya.
Zelensky menghadapi pilihan yang dilematis. Meskipun sangat membutuhkan bantuan AS, Zelensky telah menolak menandatangani sebuah rancangan kesepakatan untuk menyerahkan setengah dari mineral tanah jarang negaranya kepada perusahaan-perusahaan Amerika.
Baca di sini selengkapnya.
2. Pengetatan Aturan Keimigrasian di AS, WNI Ceritakan Mulai Ada Penggerebekan Imigran Ilegal
Nabila Aulia Hasrie, 21 tahun, WNI di New York, menceritakan pengetatan aturan keimigrasian yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat WNI menjadi lebih menaruh perhatian terhadap status hukum mereka di Negeri Abang Sam.
Nabila, yang seorang mahasiswi S2 di Columbia University, mengungkap dalam beberapa minggu terakhir dia kerap menemukan penggerebekan yang dilakukan Immigration and Customs Enforcement's (ICE). Otoritas AS itu, mendatangi beberapa tempat kerja, mulai dari pabrik, restoran, gudang, hingga perkantoran.
"Ini tindakan yang cukup ekstrim," kata Nabila saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Februari 2025. Dia menilai Trump sangat serius dalam menegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat.
Nabila menuturkan penggerebekan oelh ICE ini bersifat mendadak dan acak. ICE punya wewenang melakukan pemeriksaan dan penangkapan di tempat publik meski tanpa adanya surat perintah khusus.
Penggerebekan ini, juga menyasar kampus karena dianggap sebagai tempat publik. "Para anggota atau agen ICE banyak berkeliaran, termasuk di area kampus dan bisa ada penggerebekan juga," ujarnya.
Mahasiswi program studi Asia Tenggara itu mengungkap sekolah bisa juga menjadi sasaran ICE. Sekolah yang bisa disambangi ICE ini meliputi TK hingga SMA. Pelajar pun dapat pula ditangkap.
Simak selengkapnya di sini.
3. Hamas Siap Serahkan Kendali Gaza kepada Otoritas Nasional Palestina
Menurut sumber tersebut, Hamas telah mengajukan syarat-syarat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Nasional Palestina.
Persyaratan itu mencakup perlunya mempertahankan pekerjaan bagi pegawai di pemerintahan baru atau memberi mereka masa pensiun dengan jaminan pembayaran gaji.
Menurut sumber tersebut, keputusan penyerahan kekuasaan itu diambil oleh pimpinan Hamas setelah mendapat tekanan kuat dari Mesir selama perundingan terakhir di Kairo.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan rencana rekonstruksi Gaza sedang disusun dengan koordinasi bersama pihak Palestina dan Arab serta dukungan internasional.
Abdelatty menyampaikan pernyataan tersebut pada Ahad dalam pertemuan di Kairo dengan delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Darrell Issa.
Baca selengkapnya di sini.
