Top 3 Dunia: Tentara Ukraina Tak Menyerah, Pangeran Arab Ditanya Khashoggi

"Ini adalah seruan kami kepada dunia. Ini mungkin yang terakhir bagi kami. Kami mungkin hanya memiliki beberapa hari atau jam tersisa," kata Mayor Serhiy Volyna dalam video yang diunggah ke Facebook.

"Unit musuh puluhan kali lebih besar dari kami, mereka memiliki dominasi di udara, artileri, pasukan darat, peralatan dan tank."

Volyna berbicara di depan dinding bata putih di tempat yang terdengar seperti ruangan yang penuh sesak. Belum diketahui di mana atau kapan video itu difilmkan atau siapa lagi yang mungkin ada di sana.

Invasi Rusia selama hampir delapan minggu telah gagal merebut salah satu kota terbesar di Ukraina. Moskow terpaksa mundur dari Ukraina utara setelah serangan di Kyiv digagalkan bulan lalu, tetapi telah mengerahkan pasukan kembali untuk serangan di timur yang dimulai minggu ini.

Di reruntuhan Mariupol, lokasi pertempuran terberat dan bencana kemanusiaan terburuk, Rusia menyerang benteng utama terakhir Ukraina, pabrik baja Azovstal, dengan bom penghancur bunker, kata Kyiv. Pejabat Ukraina mengatakan wanita dan anak-anak terjebak di bunker di bawah pabrik.

"Dunia menyaksikan pembunuhan anak-anak secara online dan tetap diam," tulis penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak di Twitter.

Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Mariupol sejak hari-hari pertama perang. Penguasaan wilayah ini sangat strategis karena menghubungkan daerah yang dipegang oleh separatis pro-Rusia di timur dengan wilayah Krimea yang dianeksasi Moskow pada 2014.

Separatis yang didukung Rusia mengatakan sesaat sebelum pukul 2 siang, hanya lima orang tebtara Ukraina menyerah. Hari sebelumnya, Rusia mengatakan tidak ada yang menanggapi permintaan penyerahan serupa.

Mariupol merupakan pelabuhan makmur berpenduduk 400.000 orang, Mariupol telah berubah menjadi gurun yang hancur dengan mayat-mayat di jalan-jalan dan penduduk yang terkurung di ruang bawah tanah. Pejabat Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil tewas di sana.



2. Ditanya Pembunuhan Khasoggi, Putra Mahkota Arab Saudi Teriaki Penasihat Biden

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) dilaporkan meneriaki penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan. Seperti dilansir Middle East Monitor pada Rabu mengutip Wall Street Journal, hal ini terjadi setelah Sullivan bertanya kepada MBS ihwal pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Insiden ini terjadi ketika Sullivan pertama kali bertemu di istana tepi pantai pangeran berusia 36 tahun itu September lalu. Rincian disebutkan dalam sebuah artikel tentang bagaimana hubungan AS-Saudi telah mencapai "titik puncak".

"Pangeran memberi tahu Sullivan bahwa dia tidak pernah ingin membahas masalah itu lagi." MBS, tulis WSJ, menambahkan bahwa AS "bisa melupakan permintaannya untuk meningkatkan produksi minyak."

Insiden itu menggarisbawahi rusaknya hubungan antara Washington dan Riyadh sejak MBS diangkat sebagai Putra Mahkota pada 2017. Optimisme awal dan hubungan positif yang dia nikmati selama pemerintahan Presiden AS Donald Trump memudar setelah pembunuhan Khashoggi pada 2018. di Konsulat Saudi di Istanbul.

Biden sejak itu mengambil sikap yang lebih keras terhadap catatan hak asasi manusia Saudi dan perang Yaman di mana koalisi yang dipimpin Saudi telah terlibat sejak Maret 2015.

MBS mengisyaratkan putusnya hubungan dengan Washington bulan lalu dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic. Dia memperingatkan AS untuk tidak ikut campur dalam urusan Arab Saudi. Ketika ditanya apakah Biden salah memahami hal-hal tentang dia, MBS berkata: "Sederhananya, saya tidak peduli. [Terserah Biden] untuk memikirkan kepentingan Amerika."



3. Kanselir Jerman: Ukraina Akan Terima Alutsista Berat, Tapi Bukan dari Kami

Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam jumpa pers pada Rabu waktu setempat menegaskan bahwa Ukraina akan menerima bantuan peralatan militer berat seperti tank dan howitzer, tetapi bukan dari militer Jerman.

Hal ini diungkapkan Scholz setelah menuai kritik dari oposisi, Ukraina hingga dari dalam pemerintahan koalisinya sendiri, kemitraan antara Sosial Demokrat (SPD), partai Hijau dan FDP liberal.

Scholz menjelaskan bahwa, meski negara-negara sekutu dapat memilih untuk memasok senjata berat untuk membantu Ukraina, "Namun, NATO tidak bisa dan tidak akan terlibat langsung dalam perang." 

Jenderal Angkatan Darat Markus Laubenthal mengamini hal ini dengan mengatakan Bundeswehr (militer Jerman) sama sekali tidak dalam posisi untuk mengirim senjata yang diinginkan Ukraina. “Ini akan sangat melemahkan kemampuan pertahanan (Jerman sendiri)"

Pernyataan ini dilakukan setelah Duta Besar Ukraina untuk Jerman Melnyk Andrij mengungkapkan kekecewaan pada Selasa malam melalui Twitter bahwa permintaan peralatan militer berat yang diajukan kepada Jerman tidak dikabulkan.

"Tidak ada senjata berat sama sekali dalam daftar baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman".Dia menambahkan: "Senjata yang kita butuhkan tidak ada dalam daftar ini sama sekali."

Sebelumnya, Jerman memberikan daftar bantuan peralatan militer setebal 48 halaman kepada Ukraina. Jerman sempat menawarkan Ukraina peralatan militer berat seperti IFV Marder, Boxer APC, tank Leopard-2 dan howitzer self-propelled (Panzerhaubitze 2000) oleh perusahaan industri pertahanan Jerman.

Namun, Jerman kemudian menganulir sejumlah peralatan militer berat dan memangkas daftar bantuan militer untuk Ukraina menjadi 24 halaman.

Keputusan ini menuai kritik dari politikus Jerman dan Ukraina. "Reputasi Jerman sedang rusak" dan "waktu yang berharga sedang hilang", kata pemimpin oposisi Friedrich Merz kepada televisi WDR.

Scholz juga menghadapi kritik dari dalam pemerintahan koalisinya sendiri, kemitraan antara Sosial Demokrat (SPD), partai Hijau dan FDP liberal.

Anton Hofreiter dari Partai Hijau menuduhnya gagal "untuk menunjukkan kepemimpinan yang cukup.” Sementara Marie-Agnes Strack-Zimmermann dari FDP memintanya untuk akhirnya "mengambil tongkat di tangannya dan mengatur ritme".

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, beberapa anggota SPD pimpinan Scholz mendapat kecaman atas hubungan dekat bersejarah partai dengan Moskow, termasuk Presiden Frank-Walter Steinmeier dan mantan kanselir Gerhard Schroeder.