Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Usulan Presiden AS Donald Trump agar Yordania dan Mesir menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza, yang telah hancur akibat perang selama 15 bulan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk daerah kantong tersebut dan juga negara-negara tetangganya, Reuters melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usulan tersebut kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran di antara 2,3 juta warga Palestina di Gaza akan diusir dari jalur pantai, dan memicu kekhawatiran di negara-negara Arab yang telah lama mencemaskan dampak destabilisasi yang akan ditimbulkan oleh eksodus semacam itu.
Apa yang melatarbelakangi kekhawatiran tersebut?
Warga Palestina telah lama dihantui oleh apa yang mereka sebut sebagai "Nakba", atau malapetaka, ketika 700.000 orang diusir dari rumah mereka ketika Israel didirikan pada 1948.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Banyak yang diusir atau mengungsi ke negara-negara Arab tetangga, termasuk ke Yordania, Suriah dan Lebanon, di mana banyak dari mereka atau keturunannya masih tinggal di kamp-kamp pengungsi. Beberapa pergi ke Gaza. Israel membantah pernyataan bahwa mereka diusir secara paksa.
Konflik terbaru sejak saat itu adalah pengeboman dan serangan darat Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza, yang menghancurkan daerah perkotaan. Warga Palestina dan pejabat PBB mengatakan bahwa tidak ada lagi daerah yang aman di Gaza untuk berlindung.
Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi beberapa kali selama serangan Israel, yang diluncurkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, menurut penghitungan Israel.
Lebih dari 47.000 orang telah terbunuh di Gaza sejak saat itu, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Apa yang telah terjadi selama konflik ini?
Sebelum Israel melancarkan serangannya, mereka mengatakan kepada warga Palestina di Gaza utara untuk pindah ke daerah yang dikatakannya aman di selatan. Ketika serangan meluas, Israel mengatakan kepada mereka untuk pergi lebih jauh ke selatan menuju Rafah.
Menurut perkiraan PBB, hingga 85 persen dari 2,3 juta orang di Gaza - salah satu wilayah terpadat di dunia - telah mengungsi dari rumah mereka.
Mungkinkah pengungsi besar-besaran terjadi dalam konflik ini?
Banyak warga Palestina di Gaza mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Gaza meskipun mereka bisa pergi karena mereka khawatir hal itu akan menyebabkan pengungsian permanen lainnya seperti yang terjadi pada 1948. Sementara itu, Mesir tetap menutup perbatasan dengan tegas kecuali membiarkan beberapa ribu orang asing, warga negara ganda, dan segelintir orang lainnya meninggalkan Gaza.
Mesir dan negara-negara Arab lainnya menentang keras setiap upaya untuk mendorong warga Palestina melewati perbatasan.
Namun, skala konflik ini melampaui krisis atau gejolak Gaza lainnya dalam beberapa dekade terakhir, dan bencana kemanusiaan ini semakin dalam bagi warga Palestina dari hari ke hari.
Apa yang dikatakan negara-negara Arab, Barat dan PBB?
Sejak awal konflik, pemerintah Arab, khususnya Mesir dan Yordania, mengatakan bahwa warga Palestina tidak boleh diusir dari tanah yang mereka inginkan untuk mendirikan sebuah negara di masa depan, yang mencakup Tepi Barat dan Gaza.
Seperti halnya warga Palestina, mereka khawatir pergerakan massa melintasi perbatasan akan semakin melemahkan prospek "solusi dua negara" - gagasan untuk menciptakan negara Palestina di samping Israel - dan membuat negara-negara Arab harus menanggung akibatnya.
Para pejabat tinggi PBB telah menambahkan suara mereka pada kekhawatiran tentang perpindahan massal. Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa adalah sebuah "ilusi" untuk berpikir bahwa orang-orang di Gaza dapat mengungsi ke tempat yang aman.
Apa yang dikatakan pemerintah Israel dan politisi?
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan pada 16 Februari 2024 bahwa Israel tidak memiliki rencana untuk mendeportasi warga Palestina dari Gaza. Israel akan berkoordinasi dengan Mesir mengenai pengungsi Palestina dan mencari cara untuk tidak merugikan kepentingan Mesir, tambah Katz.
Namun, komentar dari beberapa pihak di pemerintahan telah memicu kekhawatiran Palestina dan Arab akan terjadinya Nakba baru.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan pada 31 Desember 2023 agar penduduk Palestina di Gaza meninggalkan daerah kantong yang terkepung. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa perang tersebut memberikan "kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza."
Setelah Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan pada 10 Desember 2023 bahwa serangan Israel merupakan "upaya sistematis untuk mengosongkan Gaza dari penduduknya," juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy menyebut komentar tersebut sebagai "tuduhan yang keterlaluan dan salah."
Foto 
