Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor yang sangat tinggi sebesar 104 persen untuk semua barang dari Cina. Aturan ini akan berlaku mulai Rabu, 9 April 2025 yang diumumkan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada sehari sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Cina bersiap untuk menaikkan tarif sebesar 34 persen pada hari Rabu untuk barang-barang dari AS. Tarif ini berlaku sebagai pembalasan dari Cina atas bea masuk yang sangat besar dari AS. Namun Trump menambahkan lagi bea impor dari Cina 50 persen setelah Beijing tidak menarik kembali janjinya untuk mengenakan tarif balasan sebesar 34 persen atas barang-barang dari AS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebelumnya pada Selasa, Kementerian Perdagangan Cina mengatakan bahwa pihaknya menentang keras tarif tambahan sebesar 50 persen. Cina menyebutnya sebagai kesalahan demi kesalahan, dan berjanji akan membalas AS.
"Negara-negara seperti Cina, yang memilih untuk membalas dan mencoba menggandakan perlakuan buruk mereka terhadap pekerja Amerika, telah melakukan kesalahan," kata Leavitt kepada wartawan pada hari Selasa yang dikutip dari CNN. "Presiden Trump memiliki tulang punggung baja, dia tidak akan patah."
"Cina ingin membuat kesepakatan, mereka hanya tidak tahu bagaimana melakukannya," ujarnya. Ia menolak untuk menyebutkan syarat apa saja yang akan dipertimbangkan Trump untuk menurunkan tarif terhadap Cina.
Bersamaan dengan kenaikan tarif untuk Cina, Presiden Trump juga menandatangani perintah eksekutif Selasa malam yang menaikkan tarif tiga kali lipat atas barang-barang senilai kurang dari US$ 800 dari negara tersebut. Saat ini, paket-paket di bawah US$ 800 telah dibebaskan dari tarif melalui apa yang disebut pengecualian "de minimus".
Awalnya, barang-barang tersebut akan dikenakan tarif sebesar 30 persen mulai 2 Mei 2025. Namun, perintah eksekutif terbaru Trump menaikkan tarif menjadi 90 persen. Hal ini akan berdampak pada warga Amerika yang memesan dari situs-situs seperti Shein, Temu, dan AliExpress, yang kemungkinan akan menyebabkan harga barang-barang tersebut menjadi lebih tinggi.
Pada Februari, Trump awalnya mengenakan tarif sebesar 10 persen pada semua barang Cina tanpa pengecualian. Pengenaan tarif itu karena Trump menuduh Cina berperan membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS. Bulan lalu, Trump menggandakan tarif tersebut.
Cina adalah eksportir terbesar kedua ke Amerika, dengan total pengiriman barang senilai US$ 439 miliar. Sebaliknya AS mengekspor barang senilai US$ 144 miliar ke Cina. Tarif bersama tersebut mengancam akan merugikan industri dalam negeri dan berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.
Penerapan tarif impor oleh Trump ini membuat warga Amerika resah. Aliansi Kebebasan Sipil Baru (NCLA), kelompok advokasi konservatif, menantang tarif Trump di pengadilan federal AS. Mereka berpendapat Trump telah melampaui kewenangan hukumnya.
Trump mendorong penerapan tarif impor dengan kecepatan kilat, dengan menerapkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Namun menurut kelompok tersebut ia menyalahgunakan undang-undang.
"Undang-undang tersebut mengesahkan tindakan darurat tertentu seperti menjatuhkan sanksi atau membekukan aset untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman asing. Undang-undang tersebut tidak memberi wewenang kepada presiden untuk mengenakan tarif," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Al Jazeera.
NCLA juga mengatakan presiden telah merampas hak Kongres untuk mengendalikan tarif dan melanggar pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh konstitusi. NCLA didukung oleh aktivis konservatif Leonard Leo dan David Koch, dan kasus hukumnya menggemakan argumen anti-tarif yang dibuat oleh beberapa tokoh Republik terkemuka lainnya, termasuk Senator Mitch McConnell dan Rand Paul.
Foto 
