Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Laporan UNICEF mengungkap lebih dari satu juta anak dan 31 ribu guru di Burkina Faso tidak dapat kembali ke ruang kelas mereka karena faktor kekerasan dan ketidakamanan ketika tahun ajaran baru dimulai pada hari Senin, 2 Oktober 2023,
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekitar 6.100 sekolah, atau setidaknya satu dari empat sekolah, ditutup pada hari pertama tahun ajaran di negara Afrika Barat itu. Junta yang merebut kekuasaan melalui kudeta militer tahun lalu kesulitan meningkatkan keamanan di negara tersebut. Data dari kelompok pemantau krisis yang bermarkas di Amerika Serikat, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), memperlihatkan kalau kekerasan secara nasional terus meningkat sejak kudeta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada begitu banyak anak yang masih tidak dapat kembali ke sekolah karena kekerasan dan ketidakamanan, dan begitu banyak sekolah ditutup, sungguh menyedihkan,” kata Perwakilan UNICEF di Burkina Faso, John Agbor.
Burkina Faso telah berjuang mengatasi kelompok pemberontak yang punya sangkut-paut dengan Al Qaeda dan ISIS. Ribuan orang tewas dalam pemberontakan oleh kelompok garis keras dan lebih dari dua juta warga Burkina Faso mengungsi ke negara lain, dari jumlah tersebut lebih dari setengahnya adalah anak-anak.
Kini, secara total lebih dari 3,8 juta anak di Burkina Faso masih belum kembali bersekolah, termasuk di wilayah yang terdampak konflik. UNICEF menambahkan telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan mitra lain untuk membantu memfasilitasi akses terhadap pendidikan, termasuk lewat program-program seperti pembelajaran di radio.
Kekerasan di negara tersebut merupakan bagian dari pemberontakan regional yang juga melanda negara tetangga Burkina Faso, yaitu Mali dan Niger. Di kedua negara tersebut, konflik telah mengganggu pendidikan anak-anak selama bertahun-tahun di salah satu sudut termiskin di dunia.
REUTERS
Pilihan Editor: DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok