Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Sejumlah kementerian menghitung anggaran program makan siang gratis.
Dana ratusan triliun rupiah bakal tersedot untuk membiayai makan siang gratis.
Patut diduga ada manuver politik untuk menjilat penguasa baru.
KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendatangkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini. Namun hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak.
Hitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, menunjukkan belanja untuk program makan siang dan susu gratis mencapai Rp 185,2 triliun per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan nilai Rp 257,2 triliun dengan asumsi terdapat 70,5 juta penerima dan harga makanan Rp 15 ribu per porsi per hari. Hasil kalkulasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bahkan lebih besar: Rp 450 triliun per tahun.
Apa pun basis penghitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada utak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo-Gibran, kandidat yang disokong Jokowi, tersebut.
Di sinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merealokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Jika memakai skala prioritas, BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer.
Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis, juga mesti dikaji dampaknya. Sebab, masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika anggaran ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga.
Baca liputannya:
Di luar perhitungan manfaat dan mudarat, pengalokasian APBN untuk program makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi merupakan bentuk kelancangan dan pelanggaran terhadap etika bernegara. Bukan hal yang pantas presiden dan para menterinya sudah mengatur program calon presiden baru ketika kandidat itu belum ditetapkan sebagai pejabat terpilih. Patut diduga langkah ini merupakan bentuk manuver politik untuk menjilat calon penguasa baru demi mendapatkan posisi di pemerintahan yang akan datang.
Karena itu, sudah saatnya presiden dan para menteri menghentikan laku yang tak patut ini. Program makan siang gratis pun selayaknya dibatalkan demi menghindari pembengkakan defisit dan pemborosan anggaran negara, seperti yang sudah diperingatkan sejumlah lembaga, termasuk Bank Dunia. Belum lagi jika mempertimbangkan tingginya peluang korupsi dalam program ini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Laku Lancang Anggaran Makan Siang"
