Kabinet Gemuk Prabowo: Ancaman bagi Demokrasi

​Model kabinet gemuk mengancam integritas sistem politik Indonesia. Dalam teori demokrasi yang sehat, seperti yang dikemukakan Robert Dahl, kekuasaan yang tersebar luas dan partisipasi masyarakat merupakan pilar utama. Namun, dalam kabinet gemuk, kekuasaan justru terkonsentrasi pada segelintir elite politik yang mengontrol agenda nasional.

Stabilitas tidak dihasilkan dari kesepahaman kebijakan, melainkan kepuasan elite atas distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dengan kata lain, stabilitas yang dimaksudkan Prabowo hanyalah stabilitas palsu yang ditopang politik transaksional.

​Prabowo menekankan pentingnya mengikutsertakan banyak pihak dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas. Tapi apakah stabilitas harus didapat dengan mengorbankan oposisi? Demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat sebagai mekanisme kontrol dan keseimbangan.

Kabinet gemuk mempersempit ruang bagi oposisi mengkritik kebijakan pemerintah karena mayoritas partai telah "dibeli" melalui koalisi. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut politolog Giovanni Sartori sebagai "hegemonic democracy": oposisi ada secara nominal, tapi tak memiliki kekuatan substansial untuk melakukan pengawasan.

​Ini bukan sekadar soal distribusi kekuasaan, melainkan juga soal matinya fungsi dasar oposisi dalam sebuah demokrasi. Tanpa oposisi yang kuat, pemerintah cenderung berjalan tanpa kritik yang berarti. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan rentan terhadap korupsi dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Demokrasi kehilangan arah ketika oposisi menjadi boneka, hanya ada untuk memberikan kesan demokratis tanpa kekuatan nyata.

Kabinet Gemuk: Efisiensi atau Maladministrasi?

​Dari perspektif administrasi, kabinet besar sering kali mengarah pada inefisiensi. Makin banyak aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, makin lambat proses birokrasi. Pemikir birokrasi klasik, seperti Max Weber, menekankan bahwa birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang rasional dan efisien, dengan struktur hierarki yang jelas dan pendelegasian tugas yang tepat. Kabinet gemuk cenderung mematahkan prinsip-prinsip ini. Sebab, banyaknya aktor politik yang terlibat justru memperlambat pengambilan kebijakan.

​Dalam praktiknya, keputusan yang harus melewati banyak lapisan koalisi cenderung mengalami hambatan yang lebih besar. Perdebatan antarpartai dalam kabinet, yang bertujuan menjaga "stabilitas", sering kali menyebabkan kebijakan tersandera oleh kepentingan sektarian setiap partai. Hasilnya adalah kebijakan yang kurang visioner dan progresif, serta cenderung mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek daripada tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

​Argumen Prabowo tentang kabinet gemuk sebagai jaminan stabilitas juga tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagaimana yang diutarakan pemikir politik John Stuart Mill, stabilitas politik tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kebebasan dan peran oposisi.

Demokrasi tidak sekadar menjaga ketertiban politik. Demokrasi adalah sistem yang menjamin berbagai kepentingan dapat bersaing secara sehat dan terbuka. Jika stabilitas didasarkan pada pembungkaman oposisi dan penguatan koalisi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi akan kehilangan daya kritisnya dan menjadi otokrasi terselubung.

​Demokrasi sejati justru ditandai dengan kemampuan sistem politik menyerap ketidakpuasan, kritik, dan oposisi dalam proses pengambilan kebijakan. Kabinet gemuk, meskipun menjanjikan stabilitas, pada akhirnya menciptakan sistem politik yang kaku dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.

Implikasi Jangka Panjang

​Dalam jangka panjang, pembentukan kabinet gemuk dapat menimbulkan efek buruk bagi demokrasi Indonesia. Ketika kabinet diisi banyak aktor politik yang mewakili berbagai kepentingan partai, keputusan yang dihasilkan sering kali bersifat kompromistis dan jauh dari optimal.

Kondisi tersebut akan mengarah pada stagnasi kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, kabinet yang besar menjadi beban anggaran negara karena makin banyak pos menteri dan wakil menteri yang harus dibiayai.

​Sebuah pemerintahan yang efisien seharusnya ramping, dengan para pemangku kebijakan yang kompeten dan teruji, bukan orang yang dipilih berdasarkan kepentingan politik semata. Seperti yang dikemukakan Montesquieu dalam teori pemisahan kekuasaan: kekuasaan eksekutif seharusnya bekerja dengan batasan dan kontrol yang jelas. Kabinet gemuk berpotensi merusak keseimbangan ini karena makin kaburnya garis antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang bertransaksi di balik layar.

​Kabinet gemuk yang dibela Prabowo bukanlah jawaban untuk stabilitas demokrasi Indonesia. Sebaliknya, ini ancaman terhadap mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Stabilitas sejati harus datang dari sistem yang mampu menampung kritik, perbedaan pandangan, dan oposisi yang kuat, bukan dari pemerintahan yang diisi banyak faksi dengan kepentingan politik transaksional.

​Indonesia memerlukan kabinet yang lebih ramping, efisien, dan berfokus pada kualitas, bukan kuantitas. Pragmatisme politik jangka pendek yang didorong kabinet gemuk hanya akan membawa kemunduran dalam demokrasi. Sudah saatnya kita berpikir ulang dan mulai mempertanyakan apakah stabilitas yang dibayangkan Prabowo benar-benar stabilitas yang kita butuhkan atau penegas buruknya demokrasi di negeri ini.